LOMBOK – Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menerima penganugerahan Paritrana Award BPJamsostek. Anugera ini diserahkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Gedung Plaza Jakarta Kamis malam, (12/9/2024).
Dalam pidatonya, Wapres menyampaikan pemerintah berkomitmen kuat mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan salah satu pilar pembangunannya difokuskan pada pembangunan manusia melalui reformasi ketenagakerjaan. Untuk itu, cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan terus ditingkatkan, dengan harapan sebanyak 99,5 persen pekerja di Indonesia sudah terlindungi pada 2045.
Salah satu yang disoroti Wapres komitmen Kabupaten Lombok Tengah yang tinggi terhadap perlindungan pekerja.Atas perhatian yang tinggi dalam melindungi tenaga kerjanya itu, Lombok Tengah diganjar Paritrana Award tahun 2024 Zona Nusra, Maluku dan Papua.
Sementara, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Lombok Tengah yang telah ikut berkontribusi dalam penyelenggaran jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Saya selaku Bupati Lombok Tengah menyampaikan terima kasih yang seluas-luasnya kepada segenap masyarakat Lombok Tengah,” katanya.
Pathul Bahri juga mengapresiasi pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan atas perhatian penuh ke daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketengakerjaan.
“Terimakasih yang tak terhingga kepada Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin atas penghargaan Paritrana Award tahun 2024 yang diberikan kepada kami,” ucapnya.
Katanya, pemberian Paritrana Award merupakan apresiasi untuk mendorong terwujudnya Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yaitu cakupan menyeluruh dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Salah satu indikator dalam penilaian Paritrana Award adalah, tingginya kepedulian dan partisipasi jumlah pekerja formal dan informal yang aktif sebagai peserta dalam mendorong terciptanya perlindungan semesta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan membantu pemerintah untuk mencegah adanya masyarakat miskin baru akibat terjadinya resiko sosial ekonomi.(red/adv)
