LOMBOK – Anggota DPRD Lombok Tengah sekaligus calon pimpinan definitif DPRD dari PKS, H. Uhibbussa’adi merespons keluhan 183 petugas kebersihan non ASN yang sudah 6 tahun upah mereka tak kunjung dinaikan pemerintah.
Menyikapi persoalan itu, Sekretaris DPW PKS NTB ini akan memanggil pihak OPD terkait dalam hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah. Katanya, Uhibbussa’adi akan mencari tahu seperti apa simulasi perhatian Pemda terhadap petugas kebersihan.
“Nanti coba kami akan panggil OPD terkait, kami akan diskusikan setelah semua AKD terbentuk. Saya pikir komisi akan jalan juga nanti,” tegasnya kepada jurnalis Koranlombok.id di ruang kerja Fraksi PKS, Senin (7/10/2024).
Selain menunggu AKD terbentuk di DPRD, pihaknya juga menegaskan soal petugas kebersihan ini akan diperhatikan juga oleh pimpinan dewan definitif.
“Semua stake holder harus menjaga kebersihan, ketertiban lebih-lebih bisa membuat Lombok Tengah cantik di hadapan tamu kita,” katanya.
Lebih-lebih dengan adanya di Lombok Tengah seperti Kampus IPDN NTB dan Poltekpar Lombok. Ia memastikan akan banyak tamu datang.
Belum lagi sport pariwisata yang ada di Lombok Tengah. Ditambah keberadaan KEK Mandalika yang diketehui banyak orang khususnya wisatawan asing.
“Jadi kebersihan menjadi kewajiban kita semua. Maka dari itu saudara kita yang menjadi petugas kebersihan harus diperhatikan kesejahteraan mereka juga,” pintanya.
Kata Uhibbussa’adi, dirinya menyebut petugas kebersihan sebagai pahlawan kebersihan yang nyaris setiap hari bertugas membersihkan dan membuat Lombok Tengah semakin cantik.
“Jadi kewajiban Pemda perhatikan kesejahteraan mereka. Masyarakat juga harus sadar soal kebersihan, bagaimana Lombok Tengah lebih indah kalau bersih banyak tamu tertarik mau datang ke sini,” yakinnya.
Disamping itu, seperti diberikan Koranlombok.id petugas kebersihan non ASN di Lombok Tengah sejak lama mengeluhkan minimnya upah yang mereka terima dari pemerintah kabupaten. Dari tahun 2017 sampai 2024 honor meraka tidak pernah naik serupiahpun.
Keluhan para petugas kebersihan ini sering kali disuarakan, akan tetapi selalu diacuhkan oleh pemerintah. Banyak hal-hal kurang penting malah diprioritaskan pemerintah, sementara untuk hidup petugas kebersihan bersama keluarga justru diabaikan begitu saja.
“Sering kami mengeluh, cuma kami mau mengeluh kepada siapa. Mau ngomong sama datu (Bupati, red) kan tidak mungkin,” ungkap salah satu petugas kebersihan non ASN yang minta identitas mereka disembunyikan.
Dikatakan sumber itu, hal-hal kurang penting seperti kegiatan car free night yang digelar beberapa kali dalam sebulan malah dapat sokongan dana besar dari pemerintah. Sementara paginya, para petugas kebersihan berjibaku memungut dan membersihkan sampah dari event bulanan tersebut.
“Kan ramai kalau malam minggu, itu pasti pakai uang buat acaranya. Kami intinya selalu bersyukur saja sudah,” ucapnya.
Hal sama disampaikan petugas kebersihan non ASN lainnya, dia setiap bulan menerima upah dari dinas Rp 700 ribu. Upah ini katanya, tidak pernah dinaikan.
“Mana pernah naik pak, segini saja kami terima,” kata petugas kebersihan lainnnya inisial L.
“Nanti kalau nama kami muncul di koran bisa diberhentikan kami bekerja,” sambung dia.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah Lalu Sarkin Junaidi membenarkan upah petugas kebersihan non ASN tidak pernah naik sejak 2017 sampai 2024.
Dijelaskan Sarkin, upah petugas kebersihan non ASN yang diterima bervariasi. Untuk tukang sapu Rp 700 ribu sementara sopir truck, pikap, dan roda tiga Rp 800 ribu.
“Kalau jumlah petugas kebersihan non ASN itu 183 orang. Kalau ASN 28 orang,” bebernya via ponsel, Selasa (8/10/2024).
Ditegaskan dia, upah para non ASN tidak bisa dinaikan dengan dalih keterbatasan anggaran daerah. Atas kondisi ini, dirinya beberapa kali pernah menyampaikan kepada TAPD bahkan bupati. Hasilnya sampai sekarang belum ada kenaikan.
“Janji Pak Bupati mudahan bisa dinaikan tahun 2025, ini bukan kampanye ya,” ungkapnya.
Selama ini pihaknya selalu memprioritaskan upah mereka bisa diterima tepat waktu. Biasanya persoalan keterlambatan pemberian terjadi di awal tahun bulan Januari.
“Tapi sejak saya di sini saya minta itu diprioritaskan,” pungkasnya.(red)
