LOMBOK – Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, H.M. Mayuki menanggapi banyak kekurangan kepala sekolah berstatus PNS. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai Dikbud terlalu cepat mengambil keputusan, namun hal itu penting demi keberlanjutan dan stabilitas di bidang pendidikan.
“Mudah-mudahan kita punya sumber daya di Lombok Tengah ini bisa cermat melihat situasi dalam memenuhi kebutuhan kita di masing – masing sekolah, harapan kami agar Pemda untuk cepat menuntaskan apalagi jelang mulainya tahun ajaran baru,” tegasnya kepada media pasca sidang paripurna pada Senin, 30 Maret 2026.
Katanya, masih ada beberapa waktu sebelum mulainya tahun ajaran baru, kata Mayuki, jika memang masih memungkinkan agar calon pengganti jabatan kepala sekolah menjalani diklat dahulu maka Dikbud harus bisa menyegerakan.
Mayuki mengapresiasi gerak Dikbud yang cepat mengambil langkah soal kosongnya jabatan kepala sekolah, namun lebih lanjut harus memperhatikan aturan yang ada.
“Segera dilakukan sesuai dengan aturan, jangan sampai Pemda Lombok Tengah ini ingin cepat tapi melanggar aturan yang ada,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah, Lalu Idham Khalid berdalih sudah ada nama pengisi jabatan kepala sekolah dan tinggal menunggu dikeluarkan SK pengangkatan.
Sementara itu kendala hingga saat ini SK tersebut tidak keluar bukan karena lama waktu menjabat hingga satu atau dua periode, tetapi karena kelebihan usia dan PPPK yang tidak sesuai dilantik di tempat mengajarnya dan harus dikembalikan dahulu untuk dicarikan pengganti sambil menunggu ijin dari Kementerian PAN RB.
“Yang kelebihan usia itu ada 107 orang di jenjang semuanya, sementara ini pakai surat keterangan sebagai Plt. (Pelaksana Tugas, red) dari Pak Sekda boleh untuk menjabat sebagai kepala sekolah dan nanti kita evaluasi lagi. Kita belum punya banyak stok pengisi kepala sekolah,” dalihnya saat hadir di momen lebaran topat di Becingah Agung Masmirah, Sabtu 28 Maret 2026.
Idham menyampaikan, nanti Dikbud akan mengundang sejumlah ASN untuk mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah (BKCS) oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK).
Selanjutnya, bagi ASN yang lulus akan menjadi calon pengisi jabatan kepala sekolah, sementara itu bagi Plt. Kepala Sekolah yang telah dilantik lalu akan berhenti sambil menunggu pengganti mereka.
Kendati sejumlah sekolah dipimpin oleh Plt, ucap Idham soal kewenangan setara dengan kepala sekolah yang ditunjuk secara definitif.
Lebih lanjut dirinya membeberkan soal syarat pengisi jabatan kepala sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 yakni, harus PNS dengan golongan III C dan harus sudah lulus pelatihan BKCS.
Nantinya setelah dinyatakan lulus secara administrasi oleh Dikbud, maka akan menjalani pelatihan tersebut selama dua bulan. Sambung Idham pihaknya menunggu momen akhir tahun untuk mengganti posisi jabatan PNS yang telah pensiun.(nis)
