LOMBOK – Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi menanggapi tuntutan warga Langko Daye, Desa Langko, Kecamatan Janapria yang akan melakukan gerakan golongan putih (Golput) dan meminta Kadus setempat dicopot dari jabatannya.
Menurut dia, sebelum melakukan pencopotan perlu ada duduk bersama antara masyarakat, Kadus yang dimaksud serta pemdes untuk melakukan musyawarah bersama juga.
“Yang lebih pokok dan penting adalah yang haris diperiksa akar masalahnya, untuk mencari akar masalah semua juga harus duduk setara,” tegasnya kepada jurnalis koranlombok.id, Senin (18/11/2024).
Diketahui Kadus Langko Daya, Sahar telah diberikan surat peringatan (SP) sebanyak dua kali oleh Pemdes Langko, pertama terkait kebijakan dan kedua adalah terkait dengan masalah sosial.
Menurut dia terkait ini, jika ada dasar bagi Pemdes untuk melakukan pengusulan pencopotan silakan untuk berkonsultasi kepada Pemda Lombok Tengah, tetapi perlu ada langkah prosedural dahulu yang dilakukan dalam pengusulan pemilihan kepala dusun karena mereka saat ini juga digaji oleh pemerintah.
“Jika sudah ada surat keputusan dari desa sebanyak dua kali tetapi masih ada keluhan dan keberatan masyarakat terkait kinerja ya bukan pribadinya, ya silakan diusulkan saja ke atas (Pemkab’ red),” ujarnya.
Sementara itu terkait dengan ancaman masyarakat untuk melakukan golput jika kadus tak dicopot sampai tanggal 27 November 2024 yang bertepatan dengan hari pencoblosan, dirinya mengimbau kepada masyarakat jangan melakukan hal tersebut dan harus menghormati prosesi pilkada yang sedang berjalan.
Hal tersebut karena tentu masyarakat berharap pada pilkada tahun ini akan memunculkan figur pemimpin yang dapat melakukan perubahan kedepan.
Menurutnya segala urusan masyarakat harus bisa diselesaikan di desa dahulu, termasuk juga terkait ancaman golput tersebut dan semua pihak di desa harus terlibat untuk membantu menyelesaikan masalah.
“Kalau mau main ultimatum seperti itu ya jangan, seluruh persoalan warga yang semaksimalkan mungkin diselesaikan di desa dahulu lewat mediasi. Kecuali kalau memang kejadian luar biasa dan butuh cepat dan sebagainya itu juga butuh penyelesaian masalah yang cepat juga. Seluruh pihak harus terlibat dalam menyelsaikan masalah itu,” pungkasnya.(nis)
