LOMBOK – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTB bersama komunitas dan Sahabat WALHI melakukan aksi kreatif saat Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana Minggu, (15/12/2024).
Dalam aksi ini, WALHI NTB mendorong Pemprov NTB untuk segera melakukan tiga hal penting. Pertama, transisi energi yang berkeadilan, kedua melakukan evaluasi terhadap proyek energi kotor di NTB dan ketiga memanfaatkan EBT sebagai sumber energi di NTB.
Selain itu, aksi kreatif ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya segera dilakukan transisi energi yang berkeadilan di NTB.
“Kami WALHI NTB berharap akan muncul kebijakan yang ambisius dalam transisi energi sehingga target NZE 2050 dapat tercapaim,” kata Direktur WALHI NTB Amri Nuryadin.
Dia melihat, komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengantisipasi dampak dari resiko perubahan iklim dengan menggaungkan program Net Zero Emission (NZE) 2050 patut diapresiasi. Pasalnya, lebih cepat sepuluh tahun dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2060.
“Tentu langkah yang diambil oleh Pemprov NTB merupakan hal yang tepat melihat ancaman dampak perubahan iklim sangat nyata bagi masyarakat NTB, terutama yang bermukim di daerah pesisir maupun pulau-pulau kecil,” terangnya.
Menurut dia, kondisi bumi hari ini yang sedang tidak baik-baik saja diperkuat oleh statement Sekjen PBB, Antonio Guterres menyatakan bahwa “Planet Bumi terus berada dalam ancaman krisis yang sangat serius akibat krisis iklim. Dampak krisis iklim akan membahayakan kesehatan planet, umat manusia dan spesies serta seluruh eksosistem yang menopang kehidupan di bumi” (dikutip dari laporan Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim (IPCC).
Ditambahkan dia, langkah yang dapat dilakukan oleh Pemprov NTB dalam menekan emisi karbon untuk melawan perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan energi kotor sebagai sumber energi di NTB. Untuk mengganti energi kotor dapat memanfaatkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah.
“WALHI NTB mencatat potensi EBT di NTB meliputi; (1) Tenaga air sebesar 197 MW; (2) Tenaga surya sebesar 6.190 MW; (3) Tenaga angin sebesar 1.867 MW. Namun, pemanfaatan EBT sebagai sumber energi sangat minim. Untuk memenuhi pasokan listrik, NTB masih memanfaatkan energi kotor dengan mengandalkan PLTU berbasis batubara, tercatat ada tiga PLTU yang beroperasi dan lima PLTU dalam tahap perencanaan maupun konstruksi di NTB,” bebernya.
Akan tetapi, sejak program NZE 2050 digaungkan. WALHI NTB menilai Pemprov NTB belum serius dalam melakukan transisi energi. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang dimana masih terdapat rencana proyek pembangunan PLTU di NTB. Yang diproyeksikan untuk memenuhi kebutahan pasokan listrik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Smelter di Pulau Sumbawa. Masifnya rencana pembangunan PLTU sangat kontradiktif dengan tujuan yang ingin dicapai program NZE 2050. Selain itu juga mengancam pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
“Dengan kondisi hari ini, NTB menghadapi ancaman dampak perubahan iklim dan dampak energi kotor dari aktivitas PLTU berbasis batubara. Tentu, yang menjadi kelompok rentan adalah perempuan dan anak-anak,” ungkap dia.
Selain itu, ancaman hilangnya ruang penghidupan rakyat akibat dampak perubahan iklim, terutama nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Sehingga, perlu adanya upaya mitigasi yang serius dari pemerintah untuk melindungi dari ancaman tersebut.(red)
