LOMBOK – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah Wirman Hamzani alias Hamzan langsung gerak cepat dan turun sidak ke RSUD Praya, Senin pagi (16/12/2024). Politisi NasDem ini turun ke rumah sakit plat merah tersebut, lantaran ada warga dari Praya Timur meninggal dunia diduga karena lambannya konfirmasi dari RSUD Praya untuk menerima pasien rujukan.
Hamzan melakukan sidak ke RSUD Praya untuk mengecek kondisi dan jumlah bed di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Karena banyak masyarakat selalu melaporkan laporan bed full di rumah sakit.
Dewan baru ini menegaskan, setelah adanya sidak ia berharap kondisi pelayanan akan semakin baik. Sementara terkait masalah kekurangan bed dirinya menegaskan tidak mau mendengar lagi ada masalah serupa saat masyarakat buth dirujuk ke RSUD Praya.
“Kalau memang full bed terus apa solusinya? Biar pelayanan bisa lebih baik, jangan selalu beralasan begitu, kami berharap kepada direktur supaya gejolak atau polemik ditengah masyarakat tidak terulang kembali,” tegasnya usai Sidak kepada media.
Hamzan mengungkapkan laporan adanya pasien yang meninggal dunia karena lama direspons pihak RSUD Praya. Saat itu pasien posisinya dirawat di Puskesmas Mujur dan mengalami kondisi kritis, pihak Puskesmas Mujur hendak akan merujuk pasien namun menunggu konfirmasi RSUD Praya selama 2 jam. Setelah ada konfirmasi, pihak RSUD menyampaikan jika bed tidak tersedia alias full.
“Kedepan saya tidak mau mendengar alasan-alasan yang tidak jelas seperti itu, kalau memang seperti itu lalu bagaimana solusinya padahal pasien saat itu tidak mampu diatasi kondisinya oleh Puskesmas karena dalam keadaan kritis,” bebernya.
“Itu akan menjadi masalah baru nantinya ketika sudah dibawa ke sini (RSUD Praya, red) lalu dioper ke rumah sakit lainnya,” sambungnya.
Di tempat yang sama Direktur RSUD Praya Mamang Bagiansyah menegaskan tidak ada penolakan pelayanan di rumah sakit. Dimana pada setiap pasien yang dirujuk ada SOP yang harus dijalani.
Sementara itu dalam kondisi full bed seperti yang dialami oleh RSUD Praya kemarin, SOP yang berlaku memang harus ada konfirmasi dahulu antara pihak rumah sakit dengan petugas yang merujuk pasien sembari mencari solusi seperti diarahkan ke faskes lain yang mampu menangani kondisi pasien atau meminjam bed dari faskes lain.
“Insyaallah lewat proses-proses evaluasi seperti ini kita tetap akan berbenah, besok kami akan bertemu dengan Dinas Kesehatan dan 29 Puskesmas untuk membahas SOP rujukan yang sebaiknya berlaku di Lombok Tengah ,” katanya.
Kata Mamang, idealnya setiap satu bed rasio yang ditetapkan WHO untuk seribu masyarakat. Sedangkan saat ini pihaknya untuk melayani seluruh wilayah Lombok Tengah baru rasio bed yang ada setengahnya.
Diketahui saat ini jumlah bed di seluruh rumah sakit swasta ataupun pemerintah Lombok Tengah sebanyak 547 bed, masih kurang lebih sekitar 430 bed untuk melayani 1,091 juta masyarakat Lombok Tengah.(nis)
