LOMBOK – Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah. Pasalnya, sejak APKLI Lombok Tengah ada pemerintah kabupaten melibatkan APKLI ketika muncul protes.
“Kami kecewa sekali dengan pemerintah Lombok Tengah ini, kami harus teriak, protes baru mereka mengundang kami. Begitu juga saat kegiatan pelatihan, kami harus teriak baru mereka libatkan kami,” ungkap Ketua APKLI Lombok Tengah Baiq Arya Ningrum melalui sambungan telepon, Minggu (29/12/2024).
Selama pengurusan terbentuk, pihaknya merasa hanya dilibatkan setengah hati apalagi di event MotoGP di Sirkuit Mandalika. Selebihnya sampai dengan sekarang hanya janji palsu. Demikian juga dari relokasi PKL atau UMKM di Alun-alun Tastura, sampai sekarang pihaknya belum mengetahui seperti apa konsep kedepannya pasca Taman Wisata Kota Tastura Praya diresmikan, Minggu pagi tadi.
“Tidak ada koordinasi sama sekali, kami juga tidak tahu seperti apa model penataan para PKL atau UMKM di sana nanti. Kami juga sangat menyayangkan Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag bahkan Dispar yang sama sekali tidak melibatkan kami,” katanya dengan nada kesal.
Bukan hanya soal pelibatan dalam program pemerintah kepada PKL atau UMKM. Ning juga mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap janji palsu dari pemerintah melalui Sekda Lalu Firman Wijaya.
“Kami dulu selesai pelantikan dijanjikan akan dilibatan dalam program. Begitu juga kami sayangkan ketika sekretariat untuk APKLI diberikan malah yang diberikan sangat tidak layak. Kami betul-betul tidak dianggap,” tegasnya.
Dari fakta yang dialami ini, pengurus APKLI Lombok Tengah tidak akan tinggal diam. Pastinya akan bersikap melalui cara-cara organisasi.
“Bisa saja kami demo atau hearing, banyak cara. Sementara kami akan tonton saja dulu pemerintah ini maunya apa,” tegasnya lagi.
“Sekali lagi saya tegaskan di sini, sepeserpun kami tidak pernah menerima dana program dari pemerintah dan lainnya,” pungkasnya.(red)
