LOMBOK – Hearing sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di Alun-alun Tastura di Gedung DPRD Lombok Tengah sempat tegang. Hal ini dipicu tidak diberikannya para pedagang bicara oleh Kadis Pariwisata saat hearing berlangsung, Jumat (9/8/2024).
Hearing pedagang yang didampingi Komunitas Lombok Tengah Maju (LTM) bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Awalnya hearing berjalan kondusif dengan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Muslihin. Tiba-tiba situasi panas setelah Kadis Pariwisata bicara.
Sepontan para pendamping PKL bicara lantang hingga gebrak meja. Selain itu air mineral gelas dibuang peserta hearing ke depan yang nyaris mengenai para pejabat.
Sekretaris APKLI Lombok Tengah Kusuma Wardana alias Dodek menegaskan kepada Kadis Pariwisata Lalu Sungkul agar tidak menjadi raja dan mau berkuasa di Lombok Tengah. Apalagi Sungkul baru beberapa bulan menduduki kursi kepala OPD.
“Para pedagang ini orang miskin yang mencari jalan hidup. Kalian larang mereka berjualan di sana, Kadis Pariwisata jangan jadi raja dan mau berkuasa di Lombok Tengah ini. Anda dulu boleh mungkin di selatan saat anda menjadi camat,” tegasnya dengan berdiri dan menunjuk para pejabat menerima hearing.
Dodek juga menyentil adanya oknum anggota Satpol PP yang nongkrong di lapak pedagang. Tak segan, kata dia, oknum anggota Pol PP ada yang sempat menampar pedagang.
“Kami minta kalian pikirkan rakyat, jangan hanya untuk kepentingan kalian saja,” katanya.
Selain itu, dia juga mengungkit adanya sejumlah UMKM yang terdaftar di dinas yang merupakan UMKM milik keluarga oknum pejabat.
“Makanya banyak program dinas tidak menyasar masyarakat miskin. Itu karena ulah kalian semua,” tudingnya.
Sementara itu pendamping pedagang lainnya, Saidin mengungkit proyek pembangunan air mancur di Lapangan Muhajirin Praya yang hanya menghabiskan anggaran. Dimana diketahui proyek itu menelan anggaran Rp 3 miliar namun hanya dioperasikan satu bulan.
“Ini konsep yang gagal, nah sekarang janga sampai setelah dibangun terus dibiarkan begitu saja tanpa arah yang jelas,” tegasnya.
Di tempat hearing, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Lalu Sungkul menegaskan bahwa tidak ada relokasi untuk para pedagang. Yang ada hanya operasional sementara demi keselamatan pekerjaan selama proyek perbaikan berlangsung.
“Yang kita akan kerjakan adalah eks Kantor Dinas Pendidikan supaya arealnya lebih luas dan representatif, sehingga bangunan itu sudah kita robohkan dan demi keselamatan pekerjaan,” tegasnya.
Sungkul mengaku tidak mengenal para PKL yang akan mengisi di Alun-alun Tastura nanti, ia memastikan tidak ada PKL titipan pejabat.
Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Muslihin menegaskan jika pihaknya menjamin para pedagang tidak akan diganti oleh pedagang lainnya setelah Taman Muhajirin selesai dilakukan penataan.
“Saya jamin, jangan sampai orang yang baru datang akan menggeser orang yang sudah lama di situ. Lapor ke kami kalau ada seperti itu nanti,” katanya.
Ia meminta data-data pedagang yang direlokasi perlu dicocokan dengan data Dinas Pariwisata untuk menjamin hak mereka yang telah lama berjualan di sana tidak diambil.
“Nanti data tersebut berikan ke kami, tidak ada lagi UMKM yang titipan pejabat,” yakinnya.
Diketahui nantinya di Alun-alun Tastura akan dibangun plaza pengunjung, plaza UMKM dan creative hub. Selain itu ada sejumlah fasilitas yang dibangun seperti jogging track, gazebo bahkan perbaikan landscape.
Kasat Pol PP Lombok Tengah, Zaenal Mustakim yang turut hadir saat hearing mengatakan para PKL sudah dipindahkan di lokasi yang baru di belakang panggung becingah dan mengaku belum ada protes dari mereka.
“Kami tidak lepas tangan dan terus berkoordinasi dengan saudara-saudara PKL,” katanya.(red/nis)
