LOMBOK – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani meminta program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tak hanya diuji coba di sekolah-sekolah Kota Praya. Uji coba juga harus dilakukan di sekolah pelosok.
Menurut dia, siswa di kota telah terbiasa diberikan oleh orangtua makan bergizi. Beda halnya siswa di di pelosok desa atau pinggiran.
“Seharusnya kita sebagai pemerintah itu melakukan uji coba dari pinggiran,” tegasnya kepada media, Rabu (8/1/2025).
“Kami dari Komisi IV mengharapkan uji coba juga mulai dilakukan di sekolah yang ada di pesisir atau pinggiran,” sambungnya.
Sampai saat ini, politisi NasDem tersebut melihat masih belum ada pembahasan terkait program makan bergizi gratis dari Pemkab Lombok Tengah dengan pihaknya di DPRD.
Disamping itu diketahui pelaksana program makan siang bergizi dilaksanakan oleh Kodim 1620 secara bertahap meyasar kepada 3 ribu siswa di sekitar Kota Praya, kemudian ke wilayah lainnya.
Hamzan memberikan masukan, bisa saja program tersebut dilakukan dengan cara setengah dilakukan di kota dan setengah lagi dilakukan di sekolah yang ada di pelosok.
Sementara itu alasan Kodim mendahulukan wilayah kota untuk uji coba agar makanan sampai kepada siswa dalam keadaan masih fresh, terkait ini menurut Hamzan bisa saja nantinya di daerah pelosok melibatkan masyarakat yang bisa menyediakan suplai bahan makanan.
“Biar ada pemerataan di kabupaten kita ini, itu maksud saya,” tegasnya.
Wakil Bupati Lombok Tengah, M Nursiah mengatakan terkait program makan siang bergizi yang saat ini mulai diuji coba di wilayah kota merupakan mengikuti kebijakan dari pusat.
Wabup menyampaikan, untuk di wilayah pelosok perlu ada sosialisasi untuk menjelaskan kepada masyarakat terutama wali murid.
“Kita harap masyarakat kita mendukung program ini,” harapnya.
Sedangkan saat ini Pemkab masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis program tersebut, baru kemudian akan menyiapkan pos anggaran untuk program tersebut di APBD.
Menurut Nursiah, karena ini adalah program nasional sedangkan kemampuan APBD Lombok Tengah harus bisa disiapkan mendukung program tersebut.
Untuk pembentukan badan gizi daerah saat ini juga masih belum dibahas, begitu juga dengan vendor penyedia bahan makanan.
“Kita akan rapatkan segera,” pungkasnya.(nis)
