LOMBOK – Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Ahmad Rifa’i mengungkapkan hal mencengangkan. Pasalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menyisakan utang Rp 12,7 miliar kepada rekanan dalam program tahun 2024.
Item program tahun 2024, perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Kabar buruk ini baru disampaikan kepada media usai DPRD menggelar rapat dengar pendapat dengan Dikbud Lombok Tengah.
Kata Rifa’I, alasan sejumlah program belum dilunasi oleh Dikbud karena saat penyelesaian pengerjaan biasanya dilakukan tanggal 29 dan 30 Desember 2024. Sayangnya tidak bisa diinput dalam sistem pelaporan anggaran.
Selain itu juga disebabkan oleh persyaratan administrasi oleh rekanan yang tak terpenuhi sebelum waktu penginputan pelaporan pekerjaan.
“Pada bulan Juli dan Juni akan terbayar, ini program reguler sebenarnya bukan karena uangnya tidak ada tapi masalah administrasi saja,” yakinya, Rabu (5/3/2025).
Untuk pembayaran, kata politisi PKS itu, Dikbud mengaku telah berkoordinasi dengan Bupati dan Sekda dan akan diberikan pada tahap awal sebanyak Rp 8 milliar.
Terpisah, Kepala Dikbud Lombok Tengah Lalu Idham Khalid di acara Musrenbang Kecamatan Batukliang Utara Senin (10/3/2025) menegaskan, persoalan ini sedang dalam review oleh Inspektorat dan setelah itu baru akan diusulkan kepada BPKAD untuk dibayar.
Kata Idham, total anggaran yang belum dibayarkan kepada rekanan atau kontraktor senilai Rp 12,7 milliar meliputi pekerjaan rehab gedung sekolah, pembangunan gedung perpustakaan dan lainnya.
“Totalnya ada 200 paket lebih, tunggu hasil review dulu ya,” jawab singkat.(nis)
