LOMBOK – Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Lalu Akhyar menanggapi pernyataan Bupati Lalu Pathul Bahri terkait upaya mengatasi hambatan investasi sebagai jawaban kekhawatiran pelaku pariwisata terhadap efisiensi perjalanan dinas pemerintah.
Bicara terkait investasi, dia mengatakan perlubada kreativitas agar menarik para investor datang, pemerintah juga perlu hadir misalnya dengan melakukan program yang mendukung pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata sebagai prioritas.
Ia menyoroti area destinasi pariwisata di utara Lombok Tengah seperti di Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara dan Kopang cukup memiliki nilai jual dan Pemkab harus membuat perencanaan.
“Pihak swasta tidak bisa serta merta melakukan investasi tanpa ada peran pemerintah disitu, tapi kalau di sebelah utara pemerintah punya nggak rencana pengembangan,” katanya, Rabu (5/3/2025).
Selama ini wilayah selatan selalu diperhatikan dengan banyak program dari kucuran dana pemerintah pusat ataupun APBD Provinsi NTB bahkan Lombok Tengah, kendati saat ini masih perlu banyak pengembangan, sementara hal tersebut tidak banyak dilakukan untuk pariwisata sebelah utara.
Akhyar mengatakan, khusus di wilayah utara pemerintah harus fokus dan tidak bisa serta merta mengajak investor untuk berinvestasi.
Program yang dibuat juga harus menarik dan real memberikan kontribusi untuk keberlanjutan pengembangan bidang ini dan jangan hanya menjadi wacana dari Bupati dan Wakil Bupati saja.
“Kami dari Komisi II sangat mendukung hal tersebut jangan hanya wacana,” tegasnya.
Selama ini pemerintah juga kurang sigap terhadap kepentingan investor sehingga banyak terjadi penolakan. Sejumlah masalah terkait lahan investasi dan perizinan juga saat ini dinilai masih carut marut.
Menurut dia, hal tersebut karena kaitannya dengan regulasi dan mendorong pemda agar memetakan permasalahan yang ada, sekaligus untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait laju pengembangan pembangunan kedepan, namun juga harus memperhatikan peran dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar.
“Ini kan ada semacam miss komunikasi, ada informasi yang belum sampai ke masyarakat sehingga ada kelompok – kelompok masyarakat yang menolak pembangunan, jadi sebelumnya pemerintah melakukan upaya sosialisasi dan masyarakat juga diupayakan punya peran disitu,” pungkasnya.(nis)
