LOMBOK – Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik mengungkapkan jika ada dua lokasi gedung dan sarana pendukung yang siap dijadikan calon sekolah rakyat di wilayah NTB. Di antaranya, di Sentra Paramita Mataram milik Kemensos RI di Bengkel, Lombok Barat. Berikutnya, milik Pemprov NTB bangunan Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Mandiri di Kecamatan Lenek, Lombok Timur.
“Tapi kedua lokasi calon sekolah rakyat ini juga sedang menunggu kapan akan direhabilitasi atau diperbaiki fisik bangunannya, termasuk persiapan peralatan penunjang lainnya,” ungkap Ahsanul Khalik kepada Koranlombok.id, Senin (14/4/2025) malam.
Dijelaskan Ahsanul Khalik, dalam pembangunan sekolah rakyat ini. Pemerintah kabupaten kota di NTB yang menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat, sedangkan pembangunan fisik sekolah dan penyiapan sarana prasarana masuk pada tahap kedua.
“Kecuali daerah yang sudah siap gedung dan sarana prasarana, ini nanti akan ada petunjuk untuk mulai seleksi calon siswa juga. Begitu juga guru sampai saat ini kan belum mulai direkrut, yang dalam penjelasan Menteri Sosial akan diambil dari guru daerah setempat utamanya guru ASN ataupun PKKK dan PPG,” jelasnya tegas.
Ditambahkan Ahsanul Khalik, untuk bangunan fisik sekolah sekarang sedang disiapkan dan baru tahap survei lokasi oleh tim Kemensos dan tim Kementerian PUPR.
“Untuk sekolah rakyat sekarang kita semua fokus pada penyiapan sarana prasarana pendidikan, yang untuk bangunan gedung dan sarana prasarana ini dilakukan oleh Kementerian PUPR. Nanti ada waktunya untuk mempersiapkan peserta didik atau calon siswa kalau sudah sarana prasarana siap dan petunjuk dimulainya penerimaan siswa baru kita diberikan sama Kemensos,” bebernya.
Ditegaskannya, untuk masalah penerimaan calon siswa baru sekolah rakyat. pihaknya akan komunikasi dengan Dikbud lebih dulu.
“Kalau DTSEN tidak ada kaitan dengan persiapan pendataan calon siswa sekolah rakyat,” katanya tegas.
Dalam kesempatan itu, Ahsanul Khalik menyentil soal ground check DTSEN. Katanya kegiatan ini sudah berlangsung sebulan lebih yang merupakan penggabungan data kemiskinan seperti DTKS, kemudian Regsosek, data BKKBN, data penerima bantuan PLN dan lainnya yang digabung jadi satu baru ground check di lapangan oleh petugas pendamping keluarga harapan (PKH).
“Kalau Ground Check DTSEN per hari ini Jam 17.00 Wita hasilnya, sudah survai Kabupaten Bima 20,164, belum survey 15,803, Kabupaten Dompu sudah survey 8,131, belum survey 9,189, Kabupaten Lombok Barat sudah survey 25,911, belum survey 21,781, Lombok Tengah sudah survey 30,060, belum survey 58,837, Lombok Timur sudah survey 66,820, belum survey 49,970, Lombok Utara sudah survey 11,068, belum survey 13,570, Kabupaten Sumbawa sudah survey 14,561, belum survey 15,542, KSB sudah survey 3,414, belum survey 4,685, Kota Bima sudah survey 7,835, belum survey 4,662, Kota Mataram sudah survey 10,413, belum survey 11,848,” pungkasnya.(red)
