LOMBOK – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah, Lalu Idham Khalid mengaku terus mengintensifkan pendataan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Kata Idham, sampai saat ini tercatat sudah 554 siswa tingkat SD dan sekitar 50 siswa tingkat SMP yang terdata oleh dinas. Sedangkan target maksimal dalam pendataan 1.000 anak. Maka dari itu, pemerintah menegaskan pentingnya peran guru pembimbing khusus (GPK) dan guru bimbingan konseling (BK/BP) dalam mendukung layanan pendidikan inklusif.
Idham menegaskan, akan ada penambahan pengetahuan bagi GPK terkait pendidikan inklusif. Saat ini sudah ada 36 orang yang di sekolahkan ke Unesa, namun jumlah tersebut masih dirasa kurang.
“Kami juga berharap agar pemerintah provinsi maupun kabupaten dapat menganggarkan kebutuhan tersebut,” katanya di Kantor Bupati Lombok Tengah, Kamis (12/6/2025).
“Untuk pola pelayanannya, akan didiskusikan bersama tim inovasi, Tim MGPM. Tim akan memetakan terlebih dahulu lokasi dari 554 anak yang sudah terdata di tingkat SD. Mungkin nanti sistem pelayanannya akan menggunakan sistem guru kunjung dengan metode rolling,” katanya.
Sementara itu, Idham Khalid juga menjelaskan bahwa di tingkat SMP terdapat guru BK/BP yang bisa diberdayakan. Jika harus mendatangkan tenaga psikolog dari luar, menurutnya perlu dipertanyakan dari mana sumber dananya.
Sedangkan di SMP, peran guru BK/BP sangat penting karena mereka selalu ada setiap hari untuk menangani anak-anak yang memiliki permasalahan melalui layanan konseling.
Di balik itu soal usulan mendatangkan psikolog dari luar untuk melakukan asesmen cukup berat disebabkan keterbatasan tenaga dan anggaran. Kecuali jika dari Dinas Kesehatan ada tenaga psikolog.
“Sebenarnya program Grey Santri Sehat (GSS) yang pernah dicanangkan oleh bapak bupati memiliki tujuan yang sama, yaitu jika siswa melakukan pelanggaran atau memiliki masalah akan dikonseling melalui program itu,” sentil Idham.
Ditambahkan Idham, untuk mendatangkan tenaga psikolog dari luar pastinya cukup berat. Apalagi melihat kondisi anggaran. Sedangkan guru BK/BP yang ada sebenarnya sudah memiliki kompetensi di bidang itu. Namun jika kinerja guru BK/BP dirasa belum maksimal tinggal ditingkatkan.(hil)
