LOMBOK – Anggota DPRD Lombok Tengah Lalu Hadimi meminta Pemkab memperhatikan keberadaan UMKM. Selain itu, politikus Partai Perindo ini menekankan kepada pemerintah agar anggaran belanja daerah lebih besar daripada penghasilan asli daerah (PAD).
Pria sekaligus juru bicara Fraksi PBR ini menyampaikan dalam sidang paripurna, lebih baik alokasi anggaran diarahkan kepada pembiayaan sektor UMKM karena menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Seperti, pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan akses pasar bagi produk-produk lokal.
“Kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar belanja daerah dapat ditekankan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, lokasi anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor UMKM,” katanya, Selasa (19/8/2025).
Diketahui anggaran belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 129.9.240.432,26 dari semula pada APBD Induk 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.781.914.021.448 menjadi Rp. 2.910.923.261.880,26.
Sementara itu pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2025 yakni diproyeksikan turun sebesar Rp 1.381.862.711,50 dari total target semula yang dianggarkan pada APBD induk 2025 sebesar Rp. 2.813.094.718.788 menjadi sebesar Rp. 2.811.712.856.076,50.
Namun target PAD juga mengalami peningkatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp 489.429.678.830,50 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 50.537.712.911,50 dari target PAD pada APBD induk 2025 yaitu sebesar Rp. 438.891.965.919, walaupun dengan rincian beberapa item target meningkat dan di item lainnya menurun, begitu juga dengan target pendapatan lainnya yang sah mengalami penurunan yang signifikan.
“Mari kita bersama-sama, berjalan bersama senantiasa berkomunikasi dengan tanpa adanya yang lebih tinggi atau lebih rendah. Mari Kita bersama sama memandang kemerdekaan kita yang sudah 80 tahun ini untuk mencapai cita-cita bangsa yang salah satunya mensejahterakan rakyat,” pungkasnya.(nis)
