LOMBOK – Fraksi Persatuan Bintang Rakyat (PBR) DPRD Lombok Tengah memberikan enam catatan kepada pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan Juru Bicara Fraksi PBR, Lalu Hadimi dalam sidang paripurna menindaklanjuti Penjelasan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBDP 2025, Selasa (19/8/2025).
” APBD harus tepat sasaran. Fraksi PBR juga menyoroti isu ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya ruang terbuka hijau sebagai persoalan utama yang perlu ditangani melalui program-program konkret,” tegasnya.
Selain itu juga Fraksi PBR menyebutkan, perubahan APBD harus memprioritaskan penanganan sampah, perhatian terhadap permukiman padat, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Kemudian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD harus menyelesaikan program-program yang telah direncanakan. Hal ini menurut Fraksi PBR bisa menjadi pendorong pemulihan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.
Fraksi PBR juga mengatakan, sumberdaya manusia (SDM) di lingkup pemerintah daerah perlu ditingkatkan, karena hal ini akan berdampak terhadap kinerja dan hasil, sehingga sejalan dengan perencanaan.
“Kami memandang perlunya penguatan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik. Kami Juga menyoroti rasionalisasi belanja, peningkatan pendapatan daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), alokasi penyertaan modal, serta urgensi investasi daerah yang transparan, Realistis dan akuntabel,” kata Hadimi.
Fraksi PBR menyoroti penuruan target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yakni diproyeksikan turun sebesar Rp 1.381.862.711,50 dari total target semula yang dianggarkan pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.813.094.718.788 menjadi sebesar Rp. 2.811.712.856.076,50.
Namun target PAD juga mengalami peningkatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 489.429.678.830,50 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 50.537.712.911,50 dari target PAD pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 438.891.965.919 walaupun dengan rincian beberapa item target meningkat dan di item lainnya menurun, begitu juga dengan target pendapatan lainnya yang sah mengalami penurunan yang signifikan.
Sedangkan di lain hal belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 129.9.240.432,26 dari semula pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.781.914.021.448 menjadi Rp. 2.910.923.261.880,26.
“Kami mempertanyakan langkah-langkah konkrit efisiensi anggaran apa saja yang akan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi kemungkinan yang terburuk dari dampak kondisi efisiensi anggaran yang terjadi saat ini,” katanya.(nis)
