LOMBOK – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Lombok Tengah menyoroti soal sistem pengelolaan sampah yang masih menjadi persoalan serius. Juru Bicara Fraksi PKS, Tubagus Danarki Ananda mendorong Pemkab Lombok Tengah untuk segera mengambil langkah strategis dalam penanganan sampah. Baik melalui peningkatan fasilitas pengelolaan, pengadaan armada, maupun program edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan sampah dapat benar-benar berjalan.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti soal rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah menyebabkan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan ke sungai, saluran irigasi, maupun lahan terbuka. Hal itu dikhawatikan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Produksi sampah terus meningkat setiap harinya dan belum diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai. Kondisi ini terlihat dari keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), seperti TPA pengengat di Praya Tengah yang sudah mengalami kelebihan kapasitas (overload), serta minimnya armada pengangkut dan fasilitas pendukung,” katanya dalam sidang paipurna, Selasa (19/8/2025).
Pihaknya juga menyampaikan aspirasi masyarakat pedagang di Lombok Tengah, yang menilai pembelian bahan bakar minyak (BBM) pertalite menggunakan barcode hingga harus mengurus perizinan ke dinas terkait dirasa menyulitkan mereka dalam menjalankan usahanya, soal ini Fraksi PKS meminta agar sistem itu dihapus jika memungkinkan.
“Kami mendorong adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyederhanakan prosedur pembelian BBM, sehingga bisa lebih mudah, singkat, cepat dan tidak berbelit-belit. Kalau memungkinkan bisa dihapus untuk penggunaan barcode,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Fraksi PKS juga menyoroti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD pada bulan November 2024, yang menemukan bahwa sekitar 70 persen sekolah di Kabupaten Lombok Tengah berada dalam kondisi rusak parah.
Karena pendidikan adalah pondasi utama pembangunan sumberdaya manusia. Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan tersebut.
Sementara di bidang infrastruktur jalan, pihaknya mencatat bahwa kondisi jalan di sejumlah daerah masih mengalami kerusakan yang cukup parah seperti, di Praya Timur, Desa Kidang – Semoyang, beberapa jalan di Janapria dan Pujut beberapa titik belum diperbaiki sejak 2011, jalan kabupaten dari Ubung ke Labulia, jalan rusak di depan Pasar Renteng, ruas jalan penghubung desa Sengkol-Pengembur, dan kerusakan jalan akibat luapan air bendungan di desa Loang Maka – Saba, Janapria.
Pihaknya juga mengingatkan Pemda Loteng terkait kondisi lampu penerangan jalan di ruas Bypass BIL – Mandalika yang hingga kini masih bermasalah. Karena sejumlah panel box dan kabel lampu hilang dicuri.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera memberikan perhatian dan langkah konkret dalam memperbaiki ruas-ruas jalan tersebut, demi kelancaran mobilitas masyarakat, peningkatan aktivitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten lombok tengah,” pungkasnya.(nis)
