LOMBOK – Dewan dari Fraksi Partai Demokrat Lombok Tengah mendukung kebijakan belanja daerah yang mengalokasikan anggaran APBD Perubahan untuk Universal Health Coverage (UHC), iuran BPJS bagi perangkat desa, serta operasional sekolah dan PAUD.
Menurut Fraksi Partai Demokrat, ini selaras dengan visi dan misi kepala daerah untuk meningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Kabupaten Lombok Tengah.
“Fraksi kami berharap pemerintah daerah terus memastikan bahwa tidak ada warga miskin yang terhambat akses pendidikannya maupun terabaikan dalam pelayanan kesehatannya. Hal ini juga sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan tentang layanan dasar masyarakat tentang kesehatan dan pendidikan,” kata Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Lombok Tengah, Baiq Fatmah Selasa, (19/8/2025).
Diketahui terjadi peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 438,89 miliar menjadi Rp 489,42 miliar, khususnya dari sektor pajak daerah dan penguatan BLUD.
Menurutnya, ini sejalan dengan misi Bupati untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, lebih lanjut pihaknya mendorong agar optimalisasi PAD dilakukan tanpa membebani masyarakat kecil, melainkan melalui inovasi, digitalisasi pajak, serta pengembangan potensi pariwisata, pertanian, dan UMKM.
Untuk anggaran belanja modal diketahui juga meningkat menjadi Rp352,69 miliar. Terkait hal itu pihaknya mendukung prioritas ini, terutama untuk pembangunan jalan, irigasi, dan infrastruktur dasar yang menopang sektor ekonomi rakyat. Lebih lanjut pihaknya menekankan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, tetapi juga merata hingga ke desa-desa.
Selain itu pihaknya juga mendorong agar anggaran tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan nilai sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup.
“Misi Bupati 2025–2029 menekankan pembangunan berkelanjutan; oleh karena itu, APBD harus mengalokasikan dana yang cukup untuk mitigasi bencana, penghijauan, dan pengelolaan sampah,” ujarnya.
“Fraksi Kami selalu menekankan Bahwa Perubahan APBD di setiap tahun jangan hanya sekedar revisi atau perubahan angka-angka, tetapi merupakan sebuah manifestasi tekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang perlu dibuktikan dalam pelaksanaan implementasinya untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” pungkasnya.(nis)
