LOMBOK – Puluhan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Tastura (Himasta) melakukan aksi ke Kantor DPRD Lombok Tengah, Senin 1 September 2025.
Adapun tuntutan massa aksi. Diantaranya terkait transparansi anggaran, tunjangan anggota DPR, mendesak harta kekayaan anggota DPR diaudit, bebaskan pihak – pihak yang menyampaikan aspirasi tanggal 25, 28 dan 29 Agustus 2025.
“Hentikan represifitas kepada massa aksi, kita jangan ditindas, kita jangan dibungkam. Santai aja bisa kita tidak merusak, slow,” tegas Koordinator Umum Himasta, Lalu Ajik Darmawan dalam orasinya.
Selain itu, mereka juga menuntut reformasi di tubuh DPR dengan rincian. Harus ada audit yang transparan lewat Badan Anggaran DPR dan melaporkan setiap penggunaan anggaran setiap bulan kkepada rakyat.
Selanjutnya, rampingkan jumlah anggota DPR dan potong anggaran yang tidak urgent kepada rakyat. Tolak mantan narapidana sebagai calon anggota DPR, hapuskan perlakuan istimewa yang menyebabkan kesenjangan dengan masyarakat seperti sistem pengawalan khusus, tunjangan transportasi pribadi, tunjangan pensiun seumur hidup bagi DPR yang bekerja dalam satu periode.
“Turunkan gaji anggota DPR, maskimal lima kali upah minimum regional (UMR) disertai kejelasan dan transparansi gaji,” tegasnya.
Massa juga menuntut pemerintah membatalkan kenaikan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang akan memberatkan masyarakat.
Berikutnya, adili pembunuh Affan Kurniawan yang dilindas oleh oknum polisi dan copot Kapolri. Berikan standar gaji yang layak bagi seluruh guru di Indonesia, serta transparansi secara jelas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Segera perbaiki jalan dan lampu yang rusak di Lombok Tengah, Lombok Tengah kota mati,” tudingnya.
Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan yang menemui massa berkomitmen meneruskan aspirasi mereka terutama soal pembangunan di daerah.
Ramadan mengapresiasi aksi yang berjalan tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Dalam aksi tersebut, pihaknya mencatat ada beberapa aspirasi soal pembangunan di Lombok Tengah seperti perbaikan sejumlah ruas jalan, perbaikan penerangan jalan umum (PJU) dan gaji guru honorer.
“Apa yang jadi aspirasi massa tadi itu kan dibagi dua, ada yang kemudian bisa diselesaikan di tingkatkan Pemda Lombok Tengah dan ada yang bisa disampaikan ke pemerintah pusat, nah kita hanya menyambung aspirasi adik-dik ke pemerintah pusat sementara yang di sini bupati berkomitmen dengan DPRD untuk menyelesaikan tuntutan mereka,” kata Ramdan tegas.(nis)
