LOMBOK – Jelang perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika. Hosting fee selalu menjadi polemik. Sebab, pemerintah daerah pusing harus mencubit anggaran dari mana untuk mendukung pembayaran hosting fee yang wajib dibayarkan.
Untuk pembayaran hosting fee tahun 2025 ini, polemik kembali muncul. Pemerintah Provinsi NTB melalui Pj Sekda NTB, Lalu Faozal menyampaikan kepada media belum lama ini tidak mau ikut membantu ITDC membayar hosting fee.
Mendengar kabar itu, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka memastikan pemerintah provinsi mendukung perhelatan MotoGP. Termasuk soal kewajiban.
Troy menegaskan, isu ketidakmampuan Pemprov NTB itu tidak tepat. “Teman-teman harus catat, Pak Gubernur memiliki atensi yang sangat positif terhadap kegiatan MotoGP ini, sesuai dengan tagline NTB Mendunia,” katanya tegas kepada media Sabtu, 30 Agustus 2025 di Mandalika.
Menurut Troy, dukungan Pemprov NTB sudah nyata dalam bentuk transportasi, opening ceremony, dan medis.
“Kalau dikalkulasikan itu jelas ada nilainya. Jadi kalau ada yang mengatakan Pemprov tidak mendukung, itu tidak benar. Justru Pak Gubernur sangat positif dengan kegiatan ini,” yakinnya.
Kendati demikian, Troy menyebutkan posisi sekarang ini sangat tidak tepat menanyakan terkait hosting fee kepada Gubernur NTB. Apalagi dalam kondisi sekarang tidak elok.
“Kamii tidak berani untuk menanyakan itu. Tapi beliau sudah bertemu dengan kami, berdiskusi, dan saya yakin sangat positif. Tinggal masalah berapa dan bagaimana, itu nomor dua. Dukungan jelas ada,” yakinnya lagi.
Troy menambahkan, saat ini pihaknya tidak akan mendesak gubernur mengenai hosting fee. Mengingat kondisi daerah yang sedang tidak baik-baik saja.
“Yang paling penting sekarang Pak Gubernur harus memperhatikan Kota Mataram, timnya, dan Provinsi NTB secara keseluruhan,” katanya.
Troy membuka besaran hosting fee MotoGP 2025 yang wajib dibayar Rp 291 miliar. Katanya, ada kenaikan 5 persen setiap tahunnya.
“Hosting fee ini selalu kami upayakan. Dari pengalaman tahun lalu, selalu ada solusi. Kami berdiskusi dengan semua pihak, bukan hanya Pemprov, tetapi juga berbagai stakeholder. Kami optimis ini bisa beres karena MotoGP membawa nama baik Indonesia, dan tidak mungkin tidak didukung. Hanya saja memang ada proses, cara, dan mekanisme yang harus dilalui,” tegasnya.
Posisi sekarang ini terkait hosting fee, tengah dalam pembahasan dan sedangbberlangsung. ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan hasilnya masih dalam proses.
“Di tim kami yang dikomandoi oleh Ibu Inka, Pak Adhi, dan Pak Andi dari sisi pelaksanaan dalam hal produksi terutama, kami memastikan proses ini masih berjalan,” tutupnya.(hil)
