LOMBOK – Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri merespons polemik di tengah pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat tahun 2026. Kata Dinda sapaan akrabnya, ini merupakan ujian dan dirinya yakin bisa diatasi oleh Pemkab Lombok Tengah. Menurut dia, salah satu caranya dengan efisiensi.
“Saya rasa ini adalah ujian atau cobaan ya dan saya yakin semua bisa melaluinya salah satunya dengan efisiensi,” kata Wagub kepada media usai menghadiri Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Lombok Tengah ke-80 di Halaman Kantor Bupati Rabu, 15 Oktober 2025.
Soal bagaimana solusi di tengah pemangkasan oleh pemerintah pusat ini. Wagub menyebutkan salah satu caranya dengan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada.
Begitu juga di tengah usia Kabupaten Lombok Tengah yang telah menyentuh angka delapan dekade atau 80 tahun. Dinda berharap tidak hanya semakin maju pada sisi pembangunan tetapi juga sisi kesejahteraan masyarakat.
“Kita melihat bersama hari ini titik pembangunan di NTB terlihat lebih dominan di Lombok Tengah, ini memiliki tempat yang luar biasa di Nusa Tenggara Barat,” sebutnya singkat.
Baru-baru ini, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengungkapkan sikap Pemkab terkait pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat. Kata Pathul, terkait hal ini harus didiskusikan dengan DPRD mulai dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) sampai dengan ditetapkan.
“Saya pikir karena ini kebijakan pemerintah pusat jadi tidak ada persoalan,” katanya usai meresmikan RTPRA Biao, Rabu 8 Oktober 2025.
Soal solusi, Pemkab masih menunggu bagaimana lebih lanjut kebijakan Kementerian Keuangan RI. Tapi implikasi pada PAD karena dari target Rp 485 miliar itu tentu akan berkurang sedikit akibat dari anggaran yang diambil.
Terkait rencana pembangunan jalan tahun 2026, pihaknya memastikan akan tertunda. Kendati akan mendadak namun bupati menegaskan ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kan orang sudah tau dari media juga,” katanya.
Sementara opsi Pemkab untuk melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kata bupati perlu harus ada evaluasi berapa beban utang Pemkab pada pinjaman sebelumnya.
“Insyaallah tidak ada persoalan, tentu mengurangi beban dulu kemudian kita ajukan pinjaman. Ada rencana,” jawabnya.(nis)
