LOMBOK – Konten kreator Indra Sasak menyindir pemerintah dan pihak kepolisian melalui video postingannya di facebook. Video sentilan itu tayang, Senin 8 Desember 2025 dengan durasi 2.21 menit.
Indra Sasak menyampaikan jika baru-baru ini Kuta, Lombok Tengah dihebohkan adanya tambang emas. Dalam video Indra menegaskan tidak ada niat untuk memperkeruh suasana, namun di lokasi tambang emas ilegal itu ada orang yang butuh untuk makan atau masyarakat kecil yang diuntungkan. Tapi tentang penambang, ia mengaku tidak mau ngomong banyak karena belum bisa menyediakan pekerjaan untuk mereka.
“Tapi saya tidak berani membenarkan aktivitas mereka, nah kenapa mendatangkan pro kontra yang luar biasa gara-gara bukit yang dikeruk dan ini juga berada di Kuta. Terlepas apakah ini ada izin atau tidak, cuma dampaknya dirasakan masyarakat di bawah gunung pas hujan kemarin dibanjiri lumpur dan saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri,” kata Indra.
Katanya, selaku konten kreator dia diminta untuk berbicara terkait polemik tersebut. Indra menyebutkan jika dirinya tidak membela penambang emas itu karena jelas salah, sama-sama merusak lingkungan. Begitu juga soal bukit yang dikeruk di Mandalika, ini lebih jelas dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Di sana (bukit, red) juga ada yang diuntungkan, cuma saya tidak tahu dari mana orang itu. Kenapa saat sudah gundul begini baru ditindaklanjuti oleh pemerintah, kenapa di tambang itu polisi gercep langsung tutup. Tapi kalau yang bukit gundul itu saya tidak tau kenapa ya,” katanya nyindir halus.
Diakhir video, Indra Sasak mengajak semua pihak termasuk pemerintah jika ingin melakukan perbaikan, ia mengajak agar benar-benar dilakukan perbaikan.
“Jangan setengah-setengah, jangan pilih-pilih. Saya jadi bingung ini kalau jadi pemerintah,” tuturnya sambil tertawa santai.
Wabup Nursiah Tanggapi Keberadaan Tambang Emas Kuta
Wakil Bupati Lombok Tengah Nursiah angkat bicara soal aktivitas masyarakat melakukan penambangan emas ilegal Gunung Dundak, Dusun Kuta II, Desa Kuta. Atas kejadian ini, Nursiah berjanji akan melapor ke Pemprov NTB. Setelah itu baru Wabup menugaskan OPD terkait untuk melakukan survei ke lokasi tambang.
“Kalau SDM kita tidak ada yang punya Pemprov, tapi kita punya DLHK, Dispar dan DPMPSPT terkait perizinan di situ. Kita minta mereka survei untuk menelusuri terkait itu,” tegasnya, Senin 8 Desember 2025.
Selanjutnya hasil survei nanti baru pihaknya segera melakukan rapat untuk mengambil keputusan soal tambang liar itu sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011 terkait rencana tata ruang dan rencana tata wilayah yang saat ini juga masih dibahas di DPRD.
Wabup akan meminta kecamatan dan pemdes untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, mengingat banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi tersebut.
“Intinya rapat koordinasi, apalagi sudah ada itu (garis polisi, red) sudah ada tindakan Polres kan,” katanya.(nis)
