LOMBOK – Kendati telah dibatalkan siswa sekolah daring oleh Pemerintah Pusat, Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Hj. Nurul Adha menilai wacana itu sangat tidak tepat.
Kata politikus wanita dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, ia belum memahami alasan krusial sekolah diberlakukan dengan sistem daring yang menyebabkan anak didik merasa malas karena tidak ada pembelajaran secara tatap muka.
“Yang kita khawatirkan nanti anak-anak setelah belajar daring, nanti mungkin ingin bermain dan tidak terkontrol lah, edukasi antara orangtua di rumah dengan guru yang di sekolah itu kan berbeda,” tegasnya kepada Koranlombok.id, Kamis 26 Maret 2026.
Sambungnya dengan sistem daring justru akan membebani orangtua untuk menyediakan fasilitas gadget dan jaringan internet yang mempuni untuk mengerjakan tugas tertentu, mengingat tak semua berasal dari kalangan mampu apalagi bagi siswa yang ada di pelosok.
Sementara jika alasan pemberlakuan sistem tersebut untuk melakukan efisiensi energi dan mobilitas karena mengantisipasi kondisi konflik global di Timur Tengah, menurutnya hal tersebut masih belum berdampak di daerah.
“Kurang efektif menurut pribadi saya, kan kita sementara ini kondisi kita masih aman-aman saja. Kecuali nanti negara dalam kondisi kurang aman kan wajar,” ucapnya
Sementara itu juga wacana ASN akan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), menurutnya ini meupakan terobosan yang baik dari pemerintah tetapi juga harus mempertimbangkan dengan kondisi daerah.
“Ya perlu kajian juga yang lebih mantap juga kan begitu,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah melalui Kepala Bidang SMP, Lalu Rupawan Joni mengatakan pihaknya masih perlu mengkaji hal tersebut jika nanti diterapkan. Namun soal intruksi tersebut pihaknya belum menerima surat edaran dari Kementerian Pendidikan.
“Pada prinsipnya kami siap saja, yang menjadi persoalan sekarang adalah kesiapan di sekolah itu. Kalau daring yang dimaksud adalah anak-anak belajar di rumah dengan menggunakan peangkat teknologi seperti laptop dan smartphone apakah semua anak kita memiliki itu dan kuotanya dari mana jika berasal dari keluarga yang tidak mampu,” katanya di ruang kerjanya, Rabu 25 Maret 2026.
Selain itu efektivitas pembelajaran juga dinilai sangat sulit tercapai, karena tercatat nol pembelajaran seperti pada waktu pandemi Covid – 19 lalu yang berarti akan mengulangi kegagalan pembelajaran lagi padahal sistem pembelajaran baru mulai dibenahi.
Lebih lanjut skema yang mungkin bisa dilakukan pihaknya akan membagi sekolah – sekolah yang beada di kota menjadi kluster tersendiri untuk menerapkan pembelajaran daring, atau opsi lain pembelajaran daring hanya untuk pembelajaran dari guru yang jauh dari sekolah.
Diketahui pemerintah saat ini mengeluarkan aturan bagi anak untuk tidak terpapar gadget dan sosial media, terkait masalah ini ucapnya Joni sedikit bertentangan jika pembelajaran daring akan diterapkan kembali.
“Di satu sisi kita diminta mengurangi bahkan mencegah anak-anak memegang gadget terlalu sering dan berlebihan malah sekarang kita ingin menggalakan lagi hal demikian, sudah berusaha kami melaksanakan program pemerintah terkait pengurangan penggunaan gadget di satu sisi kita mendorong kembali kan kita susah,” ucapnya.(nis)
