LOMBOK – Wakil Bupati Lombok Tengah, Muhammad Nursiah membeberkan lima prioritas pembangunan daerah pada tahun anggaran 2027. Hal ini diungkapkan Nursiah pada sidang paripurna penyampaian Rencana Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Ruang Sidang Utama DPRD, Selasa 14 Juli 2026.
Lima prioritas ini, peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan, ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dan terakhir penguatan sosial budaya dan harmoni.
“Oleh karena itu tema yang kita usung adalah, ‘penguatan transformasi masmirah’ dengan menetapkan lima prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2027,” paparnya.
Sementara itu sebelumnya ia juga membeberkan sejumlah capaian pembangunan yang secara makro meningkat dan target baru yang akan dicapai pada tahun berikutnya antara lain, terkait indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2024 diklaim berada di angka 71,19 kemudian di tahun 2025 meningkat di angka 72,07 dan pada tahun 2027 diproyeksikan meningkat sampai dengan 72,96.
Sementara, tingkat kemiskinan diklaim berhasil diturunkan dari 12,07 persen menjadi 10,68 persen dengan target berada di kisaran 9,20 persen sampai dengan 10,14 persen di tahun 2027.
Selanjutnya pertumbuhan ekonomi diklaim meningkat dari 3,34 persen menjadi 4,87 persen dan pada tahun 2027 diperkirakan tumbuh lebih tinggi di angka 5,36 persen sampai dengan 6,34 persen.
Kata Nursiah, sektor pariwisata khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, masih menjadi penggerak utama ekonomi Lombok Tenah yang juga disertai pergerakan di sektor lainnya seperti pertanian, perikanan dan industri olahan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
Kendati demikian, sejumlah masalah masih menjadi tantangan Pemda Lombok Tengah untuk mensejahterakan masyarakat sehingga perlu adanya lima prioritas pembangunan tersebut.
“Kita masih menghadapi tantangan, seperti peningkatan tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan yang perlu diperkecil, serta kebutuhan untuk peningkatan kualitas lapangan kerja dan daya saing sumberdaya manusia,” pungkasnya.(nis)
