LOMBOK — Aliansi Pemuda Lombok Tengah melakukan aksi demo di Kantor PDAM Tirta Ardhia Rinjani Lombok Tengah, Senin 7 September 2026. Adapun tuntutan massa aksi, meminta transparansi pengangkatan jajaran Direksi PDAM hingga perbaikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Ketua Aliansi Pemuda Lombok Tengah, Lalu Aji Darmawan mengatakan persoalan pengangkatan jajaran Direksi PDAM menjadi salah satu fokus yang dipersoalkannya dalam aksi.
Menurut dia, pengisian jabatan direksi pada perusahaan daerah seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Tuntutan hari ini kami menolak pengangkatan, itu yang menjadi tagline kami yang pertama. Menolak pengangkatan Direktur PDAM yang kemudian tidak sesuai dengan aturannya. Seharusnya terbuka untuk semua masyarakat,” tegasnya kepada media, Senin 7 September 2026.
Aji menilai masih banyak masyarakat yang memiliki kapasitas untuk menduduki jabatan strategis di perusahaan daerah. Karena itu, proses seleksi dinilai perlu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak yang memenuhi persyaratan.
“Bukan dia yang paling baik. Masih ada masyarakat yang lebih hebat, yang lebih jujur, yang lebih teliti dalam hal ini,” katanya.
Selain itu, massa aksi juga meminta Direktur Utama PDAM Tirta Ardhia Rinjani Lombok Tengah memberikan penjelasan dan membuka kepada publik mengenai profil kekayaan sebelum menjabat dan setelah menjabat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Aji mempertanyakan proses pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama PDAM yang menurut informasi yang diterimanya berlangsung dalam waktu berdekatan.
“Pengangkatannya secara diam-diam. Masa paginya mereka diberikan SK pemberhentian, sorenya diangkat. Ini ada apa? Itu kami titik beratkan kepada bupati,” ungkapnya.
Atas persoalan ini, Aliansi Pemuda Lombok Tengah berencana meminta salinan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan direksi PDAM. Dokumen tersebut akan dikaji untuk mengetahui apakah proses yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan minta salinan SK yang kemarin,” tuturnya tegas.
Selain mempersoalkan proses pengangkatan direksi PDAM, Aliansi Pemuda Lombok Tengah juga menyoroti kinerja dan tata kelola PDAM Tirta Ardhia Rinjani. Massa juga meminta Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap direktur utama beserta jajaran direksi. Evaluasi tersebut mencakup kualitas pelayanan, pengelolaan keuangan, penggunaan anggaran, pengelolaan aset, hingga pencapaian target perusahaan.
Aliansi juga mendesak agar proses seleksi dan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM dilakukan secara transparan, objektif, dan profesional serta terbebas dari intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Selain itu, DPRD Lombok Tengah turut diminta menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap pembentukan dan pelaksanaan Pansel Direksi PDAM tahun 2026, sekaligus memberikan rekomendasi kepada bupati untuk mengganti dirut berdasarkan aspirasi masyarakat.
Pada sisi pelayanan, Aliansi Pemuda Lombok Tengah meminta manajemen PDAM segera melakukan pembenahan agar distribusi air bersih dapat berlangsung secara merata. Mereka juga memprotes keras kebijakan denda keterlambatan pembayaran pelanggan dan meminta denda tersebut dihapus atau disesuaikan agar tidak membebani masyarakat, khususnya denda untuk keterlambatan pembayaran dalam rentang waktu 3 hari dari tanggal pembayaran.
Katanya, transparansi penggunaan anggaran turut menjadi perhatian, khususnya anggaran yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan jaringan produksi serta distribusi air bersih.
Sementara terkait dugaan adanya praktek korupsi dalam pengelolaan anggaran, aliansi meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum.
Aji menyampaikan, aksi ini merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap perusahaan daerah yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini kami tolak sekali lagi, kami tolak! Kami tolak pengangkatan yang tidak sesuai prosedural,” pungkasnya.(hil)
