LOMBOK – Progres penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) kemudahan perizinan berusaha dan insentif investasi, dikatakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi masih menunggu jawaban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadub Satu Pintu (DPMPTSP).
Terkait hal ini, Ahmad meminta DPMPTSP untuk mengkonsolidasikan dahulu terkait rancangan Perda di internal mereka dan dirinya masih menunggu soal rancangan isi Perda disampaikan ke Pansus II yang diajukan oleh dinas terkait bagaimana insentif yang diberikan soal keringan Perizinan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan jenis perizinan lainnya.
“Jadi saya minta itu didrop oleh perizinan, apakah nanti akan 100 persen dikelola oleh ITDC atau kawan – kawannya atau mungkin nanti Pemda memberikan 30 persen pengelolaannya ke mereka, itu aja sih,” katanya kepada Koranlombok.id pada Senin, 5 Oktober 2026.
Namun kendati demikian, Ahmad meminta agar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tidak diberikan potongan kepada pelaku usaha dalan ranperda ini, hal tersebut karena pajak tersebut merupakan pemasukan keuangan daerah.
“Kalau PBG, BPHTB boleh lah mereka cabut 30 persen tetapi khusus PBJT ini harus 1000 persen di kita (Pemda),” tegasnya.
Sementara itu, Ahmad tidak mengetahui alasan kendala yang dihadapi oleh dinas sehingga jawaban tersebut lama diberikan, namun Ranperda ini memang ditargetkan selesai dibahas pada bulan ini.
Tahapan selanjutnya, setelah pembahasan selesai maka akan disampaikan dalam paripurna pandangan dari setiap fraksi dan akan disahkan.
Seharusnya, pada event Moto GP jika Ranperda ini bisa selesai disahkan lebih awal bisa dilakukan sosialisasi dan penawaran terhadap para calon investor yang datang ke Lombok Tengah.(nis)
