LOMBOK – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lombok Tengah tahun 2025 telah ditetapkan. Dari Rp 2.450.000 dan sekarang naik menjadi Rp 2.610.281
Topik: regulasi
Banyak Aset Terlentar, Pemkab Lombok Tengah Bisa Apa?
LOMBOK – Banyak aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah terlantar. Sampai sekarang belum juga ada sikap serius pemerintah untuk menindaklanjut. Pemkab Lombok
Pemekaran Lombok Timur Sulit Terwujud, Usulan Belum Masuk Kemendagri
LOMBOK – Wacana pemekaran Kabupaten Lombok Timur menjadi Kabupaten Lombok Selatan (KLS) masih menjadi topic penting dibicarakan. Akan tetapi, sejauh ini
DPRD Loteng Usulkan Ranperda Pemberdayaan dan Pengelolaan Aset Daerah
LOMBOK – Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, H. Ahmad Supli mengatakan pihaknya akan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengelolaan dan
Joget Erotis Kecimol Perlu Diatur, DPRD Loteng Dukung Dibuatkan Regulasi
LOMBOK – Maraknya kesenian kecimol dengan joget erotis masih saja menjadi sorotan banyak pihak. Begitu juga di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Kali
14 Desa Baru jadi Desa Definitif, DPRD Loteng Ungkap Temuan di Lapangan
LOMBOK – Panitia Khusus (Pansus) pemekaran desa DPRD Lombok Tengah mengesahkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pemekaran 14 desa dalam sidang paripurna,
Pansus DPRD Turun ke Delapan Desa di Lombok Tengah, Status Disahkan Besok Pagi
LOMBOK – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lombok Tengah mengunjungi Desa Kidang Baru. Agenda ini dalam rangka meninjau fisik ataupun kelengkapan administrasi
Kado Terakhir, Ketua DPRD Loteng Optimis Selesaikan Perda
LOMBOK – Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid mengatakan pihaknya akan berusaha menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) pembentukan 14 desa baru. Apalagi
Jelang Berakhir Masa Jabatan, DPRD Loteng Usulkan Dua Ranperda
LOMBOK – Jelang berakhir masa jabatan 50 anggota DPRD Lombok Tengah, wakil rakyat mengusulkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Di antaranya,
Perda Etika Kesenian Dibentuk, Fraksi PKS DPRD Loteng Bilang Begini
LOMBOK – Ketua Fraksi PKS DPRD Lombok Tengah, H. Ahmad Supli angkat bicara soal dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.