LOMBOK – Komisi IV DPRD Lombok Tengah mengusulkan rancang peraturan daerah (Ranperda) soal penanggulangan bencana. Sementara itu Komisi IV telah
Topik: regulasi
DPRD Lombok Tengah Usulkan Ranperda Pengelolaan dan Pemanfaatan Rusunawa
LOMBOK – Komisi III DPRD Lombok Tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait pengelolaan rumah susun sederhana (Rusunawa). Dimana pemerintah
Perda Digodok, Dewan Murdani Harap jadi Pengendali Pembangunan
LOMBOK – Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, Murdani berharap rancangan peraturan daerah (Perda) terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan
Komisi II Dorong Pembentukan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LOMBOK – Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Lalu Akhyar mendukung pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait lahan pertanian berkelanjutan. Hal
UMK Lombok Tengah 2,6 Juta, Perusahaan Tidak Patuhi Bisa Dipenjara
LOMBOK – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lombok Tengah tahun 2025 telah ditetapkan. Dari Rp 2.450.000 dan sekarang naik menjadi Rp 2.610.281
Banyak Aset Terlentar, Pemkab Lombok Tengah Bisa Apa?
LOMBOK – Banyak aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah terlantar. Sampai sekarang belum juga ada sikap serius pemerintah untuk menindaklanjut. Pemkab Lombok
Pemekaran Lombok Timur Sulit Terwujud, Usulan Belum Masuk Kemendagri
LOMBOK – Wacana pemekaran Kabupaten Lombok Timur menjadi Kabupaten Lombok Selatan (KLS) masih menjadi topic penting dibicarakan. Akan tetapi, sejauh ini
DPRD Loteng Usulkan Ranperda Pemberdayaan dan Pengelolaan Aset Daerah
LOMBOK – Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, H. Ahmad Supli mengatakan pihaknya akan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengelolaan dan
Joget Erotis Kecimol Perlu Diatur, DPRD Loteng Dukung Dibuatkan Regulasi
LOMBOK – Maraknya kesenian kecimol dengan joget erotis masih saja menjadi sorotan banyak pihak. Begitu juga di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Kali
14 Desa Baru jadi Desa Definitif, DPRD Loteng Ungkap Temuan di Lapangan
LOMBOK – Panitia Khusus (Pansus) pemekaran desa DPRD Lombok Tengah mengesahkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pemekaran 14 desa dalam sidang paripurna,
- 1
- 2
- …
- 4
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.