LOMBOK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah dari Fraksi PBB, Legewarman semprot Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ardhia Rinjani. Pada kegiatan sosial penyaluran air bersih kepada warga membutuhkan, harusnya PDAM atau Perumda Air Minum jangan cari keuntungan. Apalagi akan dinaikan harga jual air bersih pertangkinya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kegiatan sosial tidak boleh lebih mengedepankan bisnis ezizualnya bahwa semata-mata cari keuntungan,” tegasnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Selasa (22/8/2023) via ponsel.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Lombok Tengah ini berharap jangan sampai hal seperti ini lebih mengutamakan keuntungan.
Lege membeberkan, untuk keluhan dari Kalak BPBD Lombok Tengah H. Ridwan Mak’ruf yang membutuhkan mobil tangki air bersih. Sejak lama melalui Komisi IV merekomendasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lombok Tengah untuk dialokasikan anggaran. Namun ketika sampai dengan saat ini tidak ada, dirinya curiga bahwa pemerintah melalui TAPD yang tidak serius menanggapi dan beranggapan hal tersebut tidak penting.
“Maka tidak ada persoalan di dewan. Kami pertanyakan terkait keseriusan Pemda dalam pengadaan mobil tangki. Kalau mau kami tidak ada masalah, rekom kami Komisi IV setiap tahun kami berikan soal itu,” sentilnya.
Bukan hanya perhatian untuk pengadaan mobil tangki saja, kondisi kekeringan setiap tahun juga dewan telah menyuarakan dengan menyiapkan anggaran. Baik masing-masing dewan mengalokasikan melalui dana pokok pikiran untuk pembuatan sumur bor dan lainnya.
“Pokir saya untuk pembangunan sumur bor bisa dicek di Dinas PUPR di Desa Kidang, itu ada tiga titik dibangunkan,” ungkapnya.
Sementara itu dengan adanya sumur bor, Lege berharap bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Apalagi sepengetahunnya, desa saat ini telah memiliki mobil operasional.
“Intinya Pemdes dan Pemda harus bersinergi, itu di Dusun Selong Desa Kidang debit air besar bisa dimanfaatkan,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah, H. Ridwan Ma’kruf menerangkan sampai dengan saat ini status kekeringan masih siaga. Sementara permintaan warga Kidang belum bisa terlayani karena stok air bersih berkurang. Itu imbas dari adanya rencana kenaikan harga air di PDAM.
“Ada perubahan sistem di PDAM, kita tunggu dulu aturannya seperti apa baru kita melakukan penyaluran, toh juga kendaraan PDAM yang kita gunakan,” terang Ridwan kepada awak media, Senin (21/8/2023).
Bisanya dengan anggaran Rp 30 juta, BPBD bisa menyiapkan stok air bersih 100 tangki dengan harga pertangki Rp 300 ribu. Karena ada kenaikan, BPBD hanya bisa menyiapkan perkiraan 75 tangki air bersih.
“Berkurang stok air kita, tapi PDAM belum kasih kami berapa sebenarnya kenaikan harga,” ungkapnya.(nis)
