LOMBOK – Pembangunan mega proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Lombok Timur masih menuai penolakan. Rencana sosialisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten, Senin (4/12/2023) di kantor Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagek tidak berjalan mulus. Warga malah bersitegang lantaran tidak menerima pengambilan debit air di mata air Tibu Krodet desa setempat.
Di lokasi, Camat Masbagek, Agus Safandi menegaskan jika Pemkab Lombok Timur sebelumnya berencana memberikan sosialisasi berkaitan dengan pengambilan debit air dari mata air Tibu Krodet tersebut. Tapi saat proses sosialisasi berjalan, warga melakukan penolakan hingga beredarnya fotongan vidio bentrok tersebut. Pihaknya menegaskan, jika warga yang terlibat penolakan tersebut berasal dari empat kecamatan yakni, Kecamatan Masbagek, Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Sakra, dan Kecamatan Sakra Timur.
“Mata air Tibu Krodet ini dipakai untuk mengairi sawah di empat kecamatan, kalau dilanjutkan nanti mengalami kekeringan,” tegasnya di hadapan masyarakat.
Kendati demikian, camat menerangkan jika kehawatiran tersebut sebenarnya akan menjadi bahan sosialisasi yang digelar tersebut. Ia menjelaskan, pembangunan mega proyek tersebut sudah didesain sebaik mungkin sehingga bisa menguntungkan semua pihak.
“Sebenarnya itu yang ingin dipaparkan tadi,” katanya.
Akibat dari masih adanya penolakan tersebut, Pemkab Lombok Timur saat ini akan melakukan sosialisasi kembali kepada para pekasih untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan persoalan tersebut yang ada di empat kecamatan terdampak.
Sementara itu, Kades Lendang Nangka Utara, M. Tahir menerangkan jika warga menganggap mata air tersebut di ambil semua untuk kebutuhan Spam selatan. Namun belum dijelaskan pada persoalan tersebut warga kembali pulang sebagai sikap menolak pengambilan air di lokasi tersebut.
“Warga kembali pulang, karena anggapannya mau di bending dan di ambil semua,” terangnya.
Kades juga membenarkan jika adanya warga dari empat kecamatan tersebut yang terlibat penolakan, namun demikian langkah kedepan yang akan diambil pemerintah akan berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan terkait kekhawatiran tersebut.(fen)
