LOMBOK – Sudah cukup lama kawasan Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat galap gulita pada malam harinya. Sayang sampai dengan saat ini pemerintah daerah belum juga bergerak. Pemerintah terkesan tutup mata. Anggota DPRD Lombok Barat dari Fraksi PKS, Abu Bakar Abdullah sangat menyayangkan kondisi Senggigi saat ini. Apalagi fakta ini sudah lama dibiarkan begitu saja, bahkan beberapa kali pihaknya teriak dalam pertemuan juga tidak direspons pemerintah.
“Kita sayangkan destinasi unggulan Senggigi gelap gulita, harusnya tempat ini dijadikan sebagai tempat mengundang wisatawan datang, orang-orang merasakan nyaman dan betah di situ. Ini malah sebaliknya saya lihat,” ungkapnya kepada media, Senin (11/12/2023).
Menurut dia, ketika ada infrastruktur pendukung maka peran daerah wajib mengupayakan apapun caranya agar dikelola dengan baik. Ini juga terlepas dari adanya gagasan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) meskipun ada pro dan kontra. Harusnya khusus untuk kawasan Senggigi jangan terlalu lama menunggu menyelesaikan urusan lampu Penerang Jalan Umum (PJU).
Dari kondisi ini, politikus PKS itu meminta kepada Bupati Lombok Barat, Hj. Sumiatun untuk segera memanggil OPD terkait. Selain itu dirinya juga meminta, Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan tidak mengedepankan ego.
“Jangan tunggu KPBU dulu, jangan semua bicara Lobar ini satu saja destinasi wisata Senggigi belum diurus serius. Kalau sekarang saya lihat agak cuek,” sentilnya.
Padahal menurut dia, sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) namun tidak bisa dijalankan. Harusnya sikap kepala daerah ambil langkap cepat, apalagi ini hanya urusan PJU.
“Semua masyarakat Lobar punya hak sama. Tapi kami pahami keterbatasan, sehingga harus ada skala prioritas apalagi ini sumber PAD kita,” katanya tegas.
Selain itu urusan PJU ini, pihaknya juga meminta pihak PLN untuk lebih transparan. Apalagi PLN sebagai pihak yang menjual listrik dan harus diketahui pajak berapa. Namun dirinya melihat ini semua terlepas dari siapa yang salah. Pemda juga harus mengalokasikan perawatan PJU.
“Kepala daerah harus segera panggil, kita ini digaji sama rakyat jangan hanya Pemda bangun ini saja, silakan perangkat daerah melalui OPD ambil sikap dan bisa bekerja,” tegasnya.
“Apalagi ini cuaca kurang baik harus ada langkah antisipasi. jangan seperti dulu di Senggigi kebanjiran seperti itu dan kita tidak siap. Sama seperti listrik padam sekarang,” sambungnya.
Dirinya khawatir jika sudah direncanakan dengan baik tapi tidak juga dikelola dengan baik, bisa-bisa ini bakal diambil orang lain. Ia juga mengakui, dari sisi sumber pemasukan APBD diketahui potensi masuk dari kantong destinasi wisata. Salah satunya Senggigi.
“Kadang heran juga saya, dana pinjaman yang ada malah salah kaprah. Harusnya ada ahlinya yang dihadirkan. Jangan asal bangun tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh pemda,” sebutnya.
Ia juga membeberkan kejadian, dimana Pemkab Lombok Barat akan membangun menggunakan anggaran pinjaman Rp 10 miliar di area bukan milik Pemda, bahkan berencana bakal membangun di asset milik balai jalan.
“Bagaimana mau klaim di neraca daerah, ini jangan dibuka tapi harus saya buka dan itu kejadian akan dibangun di kawasan Senggigi penataan yang akhirnya amblas itu,” bebernya.(jnm)
