LOMBOK – Selama tahun 2024, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah M. Tauhid mengungkapkan jika pihaknya akan membahas 27 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Tauhid menyatakan, sejumlah Ranperda tersebut dari DPRD mengusulkan empat Ranperda, ada 20 dari Pemkab Ranperda, dan ada tiga Ranperda akumulatif terkait tentang pertanggungjawaban APBD.
Sementara 20 Ranperda yang diusulkan oleh eksekutif termasuk didalamnya terkait Ranperda tentang pemekaran desa dan kini menjadi prioritas DPRD untuk diselesaikan.
“Ada 14 desa kalau tidak salah yang akan kita mekarkan,” terangnya, Rabu (24/1/2024).
Adapun dalam tiap usulan Ranperda tersebut sambung Tauhid, mesti memiliki naskah akademik, dibahas di internal DPRD dengan melibatkan pihak eksternal, serta pengharmonisasian ke Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu ada pula tahapan fasilitasi gubernur yang cukup memakan waktu lama.
Kendati demikian, politikus Gerindra ini berharap semua Ranperda yang diusulkan pada tahun ini bisa diselesaikan, selain itu pihaknya juga telah mempersiapkan anggaran terutama untuk Ranperda yang diusulkan oleh DPRD Lombok Tengah.
“Apabila pemerintah daerah mengajukan materi-materi terkait Ranperda tersebut kita siap akan membahasnya. Apapun Ranperda yang diusulkan oleh pemerintah itu,” katanya.
Tauhid menyebutkan, pembuatan Ranperda pada tahun diklaimnya 2023 cukup memuaskan. Namun ada beberapa Ranperda yang belum diselesaikan.
Selain pembahasan Ranperda, seluruh anggota Dewan juga dijadwalkan akan melakukan kegiatan reses pada 29 Januari sampai 5 Februari 2024. (nis)
