LOMBOK – Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia (Ikapeksi) Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menggalakkan program magang ke Jepang bagi tenaga kerja Indonesia. Program magang tersebut merupakan salah satu program pemerintah Indonesia – Jepang yang sudah digalakan sejak lama.
Ketua Ikapeksi NTB, Sukri menerangkan jika program magang tersebut merupakan salah satu upaya untuk memenuhi standar pekerja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Jepang. Dimana melalui pemagangan ini nantinya para tenaga kerja Indonesia akan dinilai dan bisa melanjutkan kontrak jika telah memenuhi standar.
“Jepang itu memiliki standar tenaga kerja sendiri, melalui program magang ke Jepang ini sebagai tahapan untuk mencapai standar itu,” katanya, Kamis (25/1/2024).
Sukri menerangkan jika tenaga kerja yang mengikuti magang ke Jepang sudah banyak yang menjalin kontrak dengan perusahaan besar dengan gaji yang sangat menggiurkan. Dia menyebutkan jika tunjangan yang diberikan kepada peserta magang berkisar antara Rp 10 juta sampai dengan Rp 20 juta sebulan.
“Magang itu tidak digaji, disebutnya tunjangan dan jumlahnya besar,” ungkap dia.
Untuk dapat mengikuti program magang Jepang tersebut, para calon tenaga kerja harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Pemerintah Jepang, yakni memiliki skil dan kemampuan bahasa Jepang.
Ia menambahkan, sejauh ini pemberangkatan magang ke Jepang ditanggung pemerintah dengan syarat lulus pelatihan dan seleksi magang ke Jepang.
“Kalau memenuhi syarat dan lulus seleksi, ini yang dapat fasilitas VIP bahkan dapat uang saku dari pemerintah,” katanya.
Pihaknya mendorong agar para lulusan SMA maupun SMK memanfaatkan peluang magang tersebut dan tidak memilih berangkat sebagai PMI melalui jalur illegal.
Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, M. Khairi mengimbau agar para tenaga kerja Indonesia yang hendak bekerja ke luar negeri tidak berangkat melalui jalur non prosedural. Sebab, berpotensi Terhadap Tindak Pidana Pedagangan Orang (TPPO), tindak kekerasan seksual, hingga masalah lainnya.
Calon tenaga kerja diharapkan menggali informasi terkait negara yang membuka peluang kerjasama dengan Indonesia dengan langsung berkonsultasi ke dinas kabupaten.
“Kewajiban kita semua untuk berjibaku mengedukasi masyarakat, Disnaker siap membantu,” katanya.(fen)
