LOMBOK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), Yasir Amrillah menaruh atensi serius terhadap relokasi warga Dusun Kuta III, Desa Kuta, Kecamatan Pujut. Dia menyebutkan persoalan ini persoalan serius.
“Kenapa tidak dituntaskan menyeluruh? Maka jangan sampai ada masalah dikemudian hari,” tegasnya kepada media, (25/1/2024).
Sesuai arahan Gubernur NTB yang menjabat saat itu merupakan dasar bagi warga untuk tinggal dan menetap di lokasi tersebut. Mengingat sebagai nelayan yang notabene tinggal dan menetap di tepi pantai.
Menurut Yasir, jika pemerintah melalui ITDC mengklaim lahan tersebut masuk Hak Penguasaan Lahan (HPL), maka harus kemudian dilakukan ganti rugi terhadap masyarakat terdampak.
“Kalau 10 juta itu bukan namanya ganti rugi, itu kan hanya taliasih, “ sentilnya.
“Sekarang pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” sambung dia.
Jika demikian, Pemerintah Provinsi NTB dan pusat juga harus andil dalam hal ini dan harusnya bergerak cepat. Mengingat daerah Lombok Tengah hanya ketempatan tanah saja untuk Kawasan Mandalika. Mengingat kawasan ini merupakan kawasan khusus yang langsung termonitori dan dikomandoi pemerintah pusat.
Katanya, apabila hal ini tidak tuntas maka akan menyengsarakan rakyat yang lemah dan akan menjadi korban.
“Sebagai wakil rakyat kita minta Pemda memikirkan itu. Kalau ada tanah Pemda dipikirkan itu. Penting juga ITDC memberikan solusi itu. Nanti saya juga akan ajak Pemda turun melihat kondisi masyarakat,” janjinya tegas.(dik)
