LOMBOK – Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah H.M. Mayuki mengatakan terkait Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Lombok Tengah 2025 – 2045 nantinya secara detail akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, ada tujuh isu strategis yang harus ditingkatkan dalam pembangunan jangka panjang Lombok Tengah, salah satunya yang menjadi bahasan utama yakni, belum optimalnya kualitas lingkungan hidup.
Mayuki mengatakan pada waktu yang datang, perlu adanya aturan mengenai perlindungan mata air yang mayoritas berada di sebelah utara, hal tersebut perlu karena seiring pesatnya pembangunan maka perlu dibarengi dengan penanaman pohon dan hutan sebagai penjaga sumber mata air.
“Karena ini kan untuk jangka panjang, tidak serta merta hanya pembanguna saja yang diutamakan tetapi tidak ditindaklanjuti dengan penanaman pohon dan sebagainya kan akan membahayakan kita semua,” tegasnya setelah adanya uji publik RPJPD 2025 – 2045 di Kantor Bupati Lombok Tengah, Kamis (11/1/2024).
Menipisnya sumber air di utara saat ini sudah mulai terasa dan mengkhawatirkan, hal tersebut terbukti dari keringnya air irigasi untuk pertanian. Terkait hal itu dirinya mengatakan perlu ada pengawasan, pelestarian, pengamanan, dan aturan terkait reboisasi hutan di sebelah utara.
Mayuki juga menyoroti saat ini sejumlah lahan pertanian yang menjadi wilayah permukiman karena kebutuhan masyarakat, termasuk dibangunnya berbagai jenis perumahan. Selain itu fungsi dari Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika perlu dikaji kedepannya agar dapat berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Ditambahkannya permasalahan di bagian selatan seringkali terjadi akibat masalah sumber penghasilan masyarakat yang terganggu karena pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus untuk kepentingan masyarakat secara umum, seperti halnya tanah negara yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat ketika diminta untuk direlokasi terjadi gesekan.
“Perlu duduk bersama saja dengan baik, jangan sampai ada isu yang keluar tidak aman dan nyaman bagi masyarakat dalam rangka kepentingan-kepentingan umum. Investor-investor dari luar ini kan mengharapkan kenyaman dan keamanan, supaya riak-riak kecil dari masyarakat tidak semakin berkembang,” tegasnya.
Dia berharap RPJPD 2025 – 2045 Lombok Tengah akan diaplikasikan dengan lancar tentu sebelumnya harus dengan masukan dari seluruh masyarakat alam kegiatan musrenbang, nantinya dalam rancangan tersebut dimuat batasan-batasan yang dibuat oleh Bapedda Lombok Tengah dalam segi pembangunan kedepan.
“Sangat kita berharap bahwa betul-betul di Lombok Tengah ini tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, supaya RPJD dari pemerintah daerah juga terlaksana dengan baik dan rencana pemerintah pusat terlaksana,” tutupnya.(nis)
