LOMBOK – Perhelatan MotoGP 2024 tanggal 27 sampai 29 September terancam tidak bisa digelar di Sirkuit Mandalika. Jalan satu-satunya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten kota di NTB wajib menyiapkan dana Rp 231 miliar untuk membayar hosting fee.
Direktur Operasional Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Wenda R Nabiel menegaskan, pihaknya telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Pemprov, Pemkab dan Pemkot untuk menyelesaikan.
“Tentu tidak mudah apalagi menggunakan APBD, secara administrasi harus jaga dan kami berikan waktu untuk berproses,” tegasnya kepada awak media di Mandalika, Jumat (30/8/2024).
Pada event MotoGP sebelumnya, kata Wenda, hosting fee dibayar oleh pemerintah pusat. Namun tahun 2024 beban itu diberikan kepada pemerintah daerah.
“Tahun 2023 ada keterlibatan pemerintah pusat, dan kami perjuangkan agar sukses MotoGP. Dan Dorna (penyelenggara, red) minta fee MotoGP ini dibayar. Dan untuk batas waktu saya kurang tahu, karena ada di kontrak itu,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia memastikan MotoGP tetap berjalan di Sirkuit Mandalika. Selain itu, alasan pihak ITDC karena saat ini hubungannya dengan dorna diklaim sudah cukup baik.
“Intinya kami menunggu saja proses pembayaran hosting fee dari pemprov, pemkab dan pemkot. Detail waktu itu urusan dorna, sekali lagi MotoGP harus tetap jalan,” tegasnya lagi.
Diungkapkan Wenda, dana hosting fee ini ditegaskannya di luar anggaran lain. Hosting fee hanya untuk biaya penyelenggaraan. Dari besarnya dana hosting fee wajib dibayar itu, pihak ITDC juga mengaku selalu melakukan negosiasi dengan pihak dorna.
“Apalagi sekarang hubungan kami baik,” bebernya.(nis/red)
