LOMBOK – Anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi NasDem Ahmad Syamsul Hadi menyentil kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada momen Pilkada 2024, pria sekaligus Ketua DPD NasDem Lombok Tengah meminta Bawaslu bisa bekerja lebih tegas.
Sebab, kata Ahmad panggilan akrabnya, Bawaslu memiliki alat paksa untuk memanggil pihak siapa saja yang melakaukan pelanggaran. Baik Kades yang terlibat berpolitik atau berpihak kepada salah satu calon, ASN melanggar netralitas dan oknum penguasa yang menekan ASN atau perangkat pemerintahan untuk memilih calon tertentu.
“Soal Bawaslu, kan Bawaslu ini harus ingat dia punya alat paksa dia bisa panggil siap saja. Kalau mereka gak lakukan it uterus mau ngapain ada Bawaslu lagi,” katanya saat dihubungi jurnalis Koranlombok.id, Senin (30/9/2024).
Katanya, kalaupun Bawaslu tidak bisa tegas atau bertindak ada Gakumdu yang di dalamnya ada pihak dari kejaksaan dan kepolisian. Dia yakin pihak ini bisa juga bersikap.
“Terus kalau mereka tidak kerja mereka makan gaji buta namanya, kan mereka (Bawaslu, red) ini wasit biar berimbang,” sentilnya.
Tidak hanya Bawaslu, Ahmad juga mengingatkan ASN untuk tidak harus patuh terhadap tekanan pimpinan dalam memilih paslon tertentu lebih-lebih melabrak netralitas sebagai abdi Negara.
Menurut dia, mengarahkan dan meminta ASN memilih atau mendukung salah satu calon harus dihentikan. Bisa dibayangkan ketika ASN atau pejabat berpihak kepada calon tertentu, maka pejabat itu memiliki waktu setidaknya 5 tahun memiliki posisi.
“Ya untung kalau gak kenak mutasi di tengah jalan kan repot itu. ASN harus memberikan dedikasi dan integritas yang dibutuhkan. Kepala daerah juga gak boleh arahkan orang, kalau tarung ya tarung saja,” katanya tegas.
Ahmad menyampaikan, jika hari ini bicara ASN harus menjaga netralitas hanya omong kosong. Namun ASn harus berpikir rasional siapa calon yang mau membangun, apa calon ini juga ada visi misi membangun dan janji mereka harus ditagih,” sentilnya lagi.(nis/red)
