LOMBOK – Komisi IV DPRD Lombok Tengah akan segera menjadwalkan pemanggilan Wakil Bupati H.M Nursiah. Orang nomor dua di pemerintahan Lombok Tengah dipanggil dalam rangka mengklarifikasi pernyataan Ketua PGRI H. Amir.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah Wirman Hamzani mengungkapkan, dalam mengklarifikasi Ketua PGRI bersama Dikbud. Dalam pertemuan itu, cerita Hamzan, Ketua PGRI Lombok Tengah menyebutkan jika statement muncul angka 15 ribu anak putus sekolah di Lombok Tengah sumber awal menurut pengakuan Amir diterima dari Wabup.
“Makanya dari itu kami akan panggil pak Wakil Bupati juga. Biar terang dan jelas informasi disampaikan Ketua PGRI di media,” tegas Hamzan kepada Koranlombok.id, Rabu (9/4/2025).
Sebenarnya, kata politisi NasDem ini, pihaknya sangat menyayangkan Ketua PGRI tidak bisa memberikan data 15 anak putus sekolah di Lombok Tengah.
“Makanya ketua PGRI menyebutkan sumber informasi dia terima dari pak Wabup. Tadinya saya minta data Cuma tidak bisa diberikan,” katanya kecewa.
Disampaikan Hamzan, di media massa Ketua PGRI Lombok Tengah menyebutkan 15 ribu anak putus sekolah mulai dari jenjang SD, SMP bahkan SMA.
“Kami akan kembali panggil mereka dalam rapat dengar pendapat lagi, karena kemarin tidak bisa menunjukkan data kepada dewan,” katanya.
Di beberapa media, Amir menyampaikan jumlah anak putus sekolah cukup tinggi. Jika dikalkulasikan dari semua jenjang pendidikan, ada 15 ribu lebih anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah. Dengan alasan terbanyak faktor ekonomi.
“Angka putus sekolah kita cukup memprihatinkan mencapai 15 ribu lebih,” kata Amir, Selasa (1/4/2025).
Mirisnya, banyak anak putus sekolah yang tinggal di sekitar destinasi wisata Lombok Tengah. parahnya sampai ada yang menjurus ke eksploitasi anak. Kata Amir, banyak anak-anak usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan, karena memilih bekerja di destinasi wisata. Ironisnya, hal ini didukung oleh penuh oleh orang tuanya.
“Ini fenomena yang terjadi sekarang,” sebut dia.(red)
