LOMBOK – Maraknya kasus putus sekolah yang disebabkan pernikahan dini, membuat anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah Nurul Adha menyebutkan perlu ada pelibatan masyarakat melalui tokoh agama dan masyarakat.
Dengan demikian pesan ataupun kegiatan sosialisasi terkait hal apapun akan senantiasa didengar oleh jamaah dan masyarakat, terlebih lagi saat sosialisasi peraturan daerah.
“Makanya saya sering mengatakan sosialisasi terkait hal apapun tolong diundang juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan harus duduk bersama tidak bisa salah satunya saja, nanti insyaallah masyarakat akan mau mendengarkan,” katanya kepada media, Kamis (10/4/2025).
Sementara itu banyak program pemerintah untuk mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat, namun alih-alih memanfaatkan akses tersebut banyak masyarakat yang masih berpikir tradisional dan memilih menikahkan anaknya walaupun masih berusia belia.
“Makanya terjadi pernikahan dini, karena tradisional sekali masyarakat padahal pemerintah sudah menyiapkan segala cara dan fasilitas, hanya saja keyakinan masyarakat dengan biaya sekolah itu makanya perlu edukasi terhadap masyarakat,” ujarnya.
Selama ini stigma masyarakat masih tak memberikan ruang berkembang kepada kaum wanita, sehingga setiap melakukan pertemuan dengan masyarakat dirinya kerap kali menekankan kepada ibu-ibu untuk senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk masa depan anak-anaknya.
“Yang menjadi pendidik pertama itu adalah ibu, jadi dia yang akan memberikan motivasi kepada anaknya mau jadi apa kedepan. Jangan sampai terjadi pernikahan dini karena kurang edukasi dari ibu,” katanya.
Ditambahkan politisi PKB itu, masalah pernikahan dini dan putus sekolah tak lepas dari peran semua lapisan masyarakat dan harus senantiasa bersinergi untuk melakukan kerjasama untuk memajukan sektor tersebut.
“Pendidikan ini kan ada tiga dimensi, ada pemerintah, masyarakat dan sekolah. Jadi gak bisa dong hanya sekolah saja atau hanya masyarakat atau pemerintah saja kalau kita tidak sama-sama,” pungkasnua.(nis)
