LOMBOK – Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Muhammad Tauhid menegaskan saat ini pemerintah kabupaten (Pemkab) perlu membuat satuan tugas (Satgas) terkait pencegahan pernikahan anak yang angkanya masih tinggi.
Kata anggota dewan dapil Janapria – Kopang itu, hal ini disampaikan dalam rangka menanggapi angka pernikahan anak di Lombok Tengah yang masih tinggi mencapai 2.500 kasus selama tahun 2024. Sementara baru sembilan kasus yang berhasil dilakuakan pemisahan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Sementara itu di Kecamatan Janapria disebutkan ada sekitar 200 kasus pernikahan anak, terkait kejadian itu Tauhid merasa sangat prihatin dan meminta Pemkab lebih gencar melakukan edukasi dan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat soal dampak pernikahan anak.
“Perlu kita gencarkan juga edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, sebab kita juga perlu lihat banyak faktor penyebabnya bisa faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan sebagainya dan terjadilah pernikahan dini ini, oleh karena itu pemerintah perlu hadir dengan membuat satgas perlu menjadi perhatian bersama karena ini generasi yang memimpin kita kelak,” tegasnya kepada koranlombok.id, Jumat (9/5/2025).
Dikatakannya, terkait pembentukan Satgas tersebut pihaknya di Komisi IV telah melakukan rapat dengan DP3AP2KB, menurutnya dalam mengatasi persoalan ini tak hanya butuh peran dari pemerintah saja tetapi semua pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.
Sementara itu efek dari pernikahan anak banyak mempengaruhi bagaimana masa depan pembangunan daerah dan bangsa, mulai dari masalah kesehatan masyarakat, ekonomi dan hal lain yang menghambat kemajuan bangsa dan negara.
“Bagaimana cara kita meminimalisir masalah ini, kan pembangunan itu bukan sekedar berupa fisik saja yang dibutuhkan tetapi juga pembangunan sumberdaya manusia,” katanya.
Menurut dia, jika banyak pihak tidak menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini akan sangat berbahaya. Belum lagi karena efek derasnya informasi melalui sosial media dan lainnya.
Lanjut politisi Partai Gerindra tersebut, perlu ada dukungan dan layanan konseling bagi orangtua dan anak, sementara itu di sekolah menengah ada guru BK yang ditingkatkan kapasitasnya dalam memberikan konseling kepada anak didiknya.
Sementara itu pihaknya juga telah meminta kepada Dinas Pendidikan karena pernikahan anak erat hubungannya dengan angka putus sekolah.
Dia berpendapat perlu ada unit pelayanan teknis di setiap kecamatan agar kasus pernikahan anak dapat teratasi di Lombok Tengah.
“Contoh di Dinas Pendidikan dulu ada UPT KCD kalau gak salah namanya dulu, jadi kita merekomendasikan juga agar kembali seperti dulu makanya kita harapkan seperti itu juga di UPT yang mungkin akan dibentuk nanti,” pungkasnya.(nis)
