LOMBOK – Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Uhibbusa’adi menyoroti banyaknya penghasilan asli daerah (PAD) yang berpotensi bocor. Salah satu penyebabnya, pembangunan 200 villa tanpa izin di wilayah selatan.
“Makanya kemarin kita juga minta pemerintah serius menyelesaikan villa-villa illegal, itu kan sumber PAD kita nah kalau itu tidak diseriusi bagaimana dong data yang ada kan 200 villa tak berizin bisa jadi ada yang tidak terdata,” ungkapnya kepada media di Kantor Bupati Lombok Tengah, Kamis (12/6/2025).
Katanya, selain villa dibangun tanpa izin. Ada juga informasi jika pembangunan menyalahi aturan, seperti di areal perbukitan yang rentan menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di wilayah selatan.
Menurutnya, dengan banyaknya villa tak berizin dipastikan dapat menyebabkan arus investasi mandek karena para investor merasa tidak percaya kepada pemda karena tidak ada kepastian penegakan regulasi.
Ia menyambut baik langkah wakil bupati yang mengatakan akan memanggil para pemilik villa bodong dan akan memberikan tindakan tegas soal perizinan.
Sementara itu, saat ini realisasi PAD Lombok Tengah pada tahun 2024 hanya 87,4 persen atau Rp 331 milliar, sementara target PAD adalah Rp 430 miliar. Terkait hal ini, menurutnya ada pos-pos yang belum digarap maksimal oleh Pemda.
Dia berharap ke depan melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut, Pemkab Lombok Tengah berusaha menggali potensi-potensi lain untuk menambah PAD.
“Untuk mengurangi kebocoran dalam pengumpulan PAD penting diupayakan digitalisasi dalam pembayaran pajak dan retribusi agar mengurangi kebocoran sehingga tahun 2026 PAD bertambah dan berdampak kepada target pembangunan dan pelayan publik,” pungkasnya.(nis)
