LOMBOK – Kekhawatiran massa aksi dari Himasta terkait pertimbangan Pemkab Lombok Tengah menaikan tarif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditanggapi Ketua DPRD Lalu Ramdan. Katanya, tidak ada pembicaraan antara DPRD dan Pemkab soal hal tersebut.
“Tidak ada, belum ada. Kita lihat situasi masyarakat, usaha-usaha besar ini yang harus kita lihat pajaknya kalau dari masyarakat ini sudah cukup,” katanya kepada koranlombok.id, Senin 1 September 2025.
Sementara itu untuk mensiasati berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah, hal rata-rata menyebabkan daerah lain menaikan tarif PBB P2. Maka dengan itu, politisi Gerindra ini mendorong Pemkab mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang investasi pariwisata.
Untuk bisa mengoptimalkan potensi bidang itu perlu situasi daerah yang kondusif, sehingga nantinya diharapkan sektor lain juga ikut tumbuh seperti.
“Biar investasi luar datang sehingga bidang lain seperti UMKM dan pergerakan ekonomi juga naik,” katanya.
Pada aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD, massa dari Himasta menyoroti rencana kenaikan PBB P2. “Beberapa minggu yang lalu, Bapak Bupati Lombok Tengah masih ragu-ragu dalam menaikan PBB P2. Artinya ada kemungkinan akan dinaikan sehingga kami ingin memastikan pajak PBB P2 itu tidak naik kawan-kawan,” kata perwakilan mahasiswa dari Batukliang, Mavi Adek Garlosa saat aksi.
Sebelumnya, Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursiah soal opsi untuk menaikkan PBB P2 akan dipertimbangkan jika diperlukan. Kendati dana dari transfer pemerintah pusat turun dan proyeksi PAD pada APBD Perubahan 2025 turun sekitar Rp 1.381.862.711,50 dari yang dianggarkan dalam APBD Induk 2025 yakni, Rp 2.813.094.718.788 menjadi sebesar Rp 2.811.712.856.076,50.
“Nanti kita pelajari apa penyebab berkurang nggih, apakah penyebabnya karena berkurang transfer dana dari pusat, kita koordinasi dan konsultasi dulu nggih,” jawabnya.
Capaian PBB P2 di Lombok Tengah ada saja masyarakat yang masih belum membayar dan menunggak pembayaran. Sehingga pihaknya memaksimalkan pungutan pajak dari masyarakat dengan sisa waktu sampai Desember 2025 mendatang untuk mencapai target PAD.
“Capaian PBB P2 kita belum 80 persen, sekitar 75 persen,” kata Nursiah.(nis)
