LOMBOK – Kepala Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah Moh. Syahnan menanggapi postingan jembatan viral di media sosial. Jembatan penghubung antara Dusun Bumbang dan Dusun Subondo dipastikan Kades pembangunan jembatan tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) maupun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
“Cerita sebenarnya begini, jembatan yang viral itu tidak terdaftar dalam RKPDes maupun APBDes,” ungkap Syahnan saat dikonfirmasi Koranlombok.id via telpon, Jumat 7 November 2025.
Kades menegaskan, awalnya jembatan itu rusak berat dan tidak bisa dilalui oleh warga dua dusun. Warga kemudian berinisiatif menimbunnya dengan tanah urugan agar bisa dilewati sementara waktu. Sebab, jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan menjadi tempat genangan air yang besar dan menyebabkan kampung di sekitarnya tergenang air.
“Aspirasi masyarakat itu kemudian kami sampaikan dalam musyawarah desa bersama BPD. Setelah dibahas akhirnya disepakati untuk dikerjakan apabila anggarannya bisa masuk dalam APBDes murni atau perubahan tahun 2025,” ceritanya.
Kades menambahkan, jika proyek tersebut nantinya bisa masuk dalam APBDes perubahan 2025 maka akan dikategorikan sebagai proyek darurat atau kebencanaan. Meski RAB-nya belum tercantum dalam RAPBDes, pemerintah desa sepakat pengerjaannya dilakukan oleh pihak ketiga demi kepentingan masyarakat.
“Saya juga menyarankan kepada BPD, kalau memang sangat penting, kerjakan saja dulu. Nanti kita masukkan anggarannya ke APBDes perubahan atau murni, dan BPD melalui ketuanya juga sudah menyatakan siap,” bebernya.
Syahnan mengakui, setelah pengerjaan dilakukan ada muncul plang tertulis anggaran sebesar Rp 93 juta. Ini katanya menjadi pemicu kebingungan karena tidak sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan.
“Saya sendiri belum tahu soal plang anggaran itu. Saya hanya tahu bahwa jembatan tersebut dikerjakan. Ketika plang anggaran menunjukkan nilai Rp 93 juta dan hasilnya tidak sesuai, otomatis masyarakat beranggapan ada permainan dari pemerintah desa. Akibatnya jembatan itu pun viral di media sosial,” katanya.
Kades Mertak kemudian melakukan klarifikasi bersama Ketua BPD, Babinsa, Sekdes, Kasi Perencanaan, dan tokoh masyarakat. Dari hasil crosscheck bersama pendamping desa dan tim penyusun RKPDes, ditemukan bahwa estimasi biaya jembatan sebenarnya sekitar Rp 45 juta lebih.
“Anggaran jembatan Rp 45 juta itu yang akan kami ajukan nanti dalam anggaran perubahan atau murni, tergantung kesepakatan BPD bukan Rp 93 juta,” tegas Syahnan.
Kades menyampaikan hasil klarifikasi sudah diutarakan di kantor desa dengan mengundang masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait proyek jembatan viral. Sampai sekarang pihaknya masih menunggu kepastian dari BPD apakah anggaran sebesar Rp 45 juta itu akan dimasukkan dalam APBDes perubahan 2025 atau anggaran murni 2026.
“Jembatan itu tidak masuk dalam RKPDes karena sifatnya kebencanaan. Semestinya tidak akan dikerjakan tetapi karena jembatan ambruk dan dikhawatirkan menyebabkan banjir di kampung dan sawah warga,” ungkapnya lagi.
Untuk kondisi saat ini, pembangunan jembatan sudah hampir rampung. Pemerintah desa juga menambahkan urug agar kendaraan berat tidak melewati jembatan tersebut supaya tidak cepat rusak.
“Pekerjaan jembatan ini dikerjakan langsung oleh masyarakat,” bebernya.(hil)
