LOMBOK – Fraksi Partai Gerindra DPRD Lombok Tengah mengapresiasi pemerintah kabupaten yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ke – 14 dari BPK RI secara berturut – turut sejak tahun 2012.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Lalu Abdussahid saat sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi – fraksi terkait laporan pertanggungjawaban APBD Lombok Tengah 2025, Senin 15 Juni 2026.
Menurut Sahid, keberhasilan tersebut karena adanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang saling berkolaborasi menghasilkan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dirinya berharap predikat tersebut dapat terus dipertahankan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan tersebut patut disyukuri, mengingat BPK RI semakin luas dan mendalam dalam menentukan kriteria pemeriksaan serta dilaksanakan ditengah suasana berbagai urusan yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi yang cukup,” katanya.
Tapi fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan dalam laporan pertanggungjawaban, antara lain yakni keselarasan antara belanja daerah dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, realisasi transfer sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan penyebabnya, kontribusi BUMD terhadap PAD yang belum maksimal dan upaya PAD untuk mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat, permasalahan di sektor pendidikan banyak fasilitas yang rusak dan menjadi kewenangan Pemda dan belum mendapatkan perhatian penuh.
“Di bidang kesehatan sejauh mana sistem kelas rawat inap standar di RSUD Praya maupun di puskesmas, dengan demikian pengelolaan keuangan daerah harus menegakan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus dilakukan,” tegasnya.
Sahid juga menyampaikan kondisi ruas jalan di perbatasan kabupaten yang memprihatinkan, contohnya ruas jalan Desa Peseng, Kecamatan Kopang dan ruas jalan antara Desa Montong Gamang sampai dengan Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur. Fraksi Gerindra meminta langkah konkret Pemda soal masalah tersebut.
Selain itu, sejumlah desa butuh penerangan jalan umum dan diminta kepada Pemda segera mengganti lampu PJU yang telah mati. Sementara, Pemda telah melakukan lelang sejumlah aset bergerak namun pihaknya di DPRD masih belum mengetahui barang apa saja dan harga satuan masing – masing barang, maka meminta hal ini disampaikan kepada DPRD.
Fraksi Partai Gerindra juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengatasi persoalan sampah yang seringkali dibuang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab di pinggir – pinggir ruas jalan, ini masih menjadi pekerjaan rumah.
“Penyadaran terhadap masyarakat dengan mengajak Kades, Kadus serta tokoh agama dan tokoh masyarakat agar menjaga lingkungan yang bersih dan sehat,” harapnya.(nis)
