Dewan Mayuki Minta Anggaran Belanja Daerah untuk Atasi Masalah Ketenagakerjaan

oleh -197 Dilihat
FOTO ANIS PRABOWO JURNALIS KORANLOMBOK.ID / Ketua DPC PPP DPRD Lombok Tengah (H.M. Mayuki)

 

 

LOMBOK – Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, M, Mayuki tanggapi bahwa ada 10 ribu masyarakat dari Loteng setiap tahunnya yang menjadi pekerja migran ke sejumlah negera dengan tujuan mayoritas Malaysia sebagai buruh perkebunan sawit.

 

Hal tersebut menurutnya merupakan imbas nyata dari belum memadainya ketersediaan lapangan kerja lokal. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan dalam penyusunan prioritas belanja daerah guna memacu perekonomian.

 

“Inilah yang sesuai dengan prioritas yang direncanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatan ekonomi. Tetapi di sisi lain, kita lihat lapangan kerja yang belum cukup. Inilah yang menjadi ketimpangan kita yang harus masuk di dalam belanja ini,” tegas M. Mayuki pada September 2026.

Baca Juga  Dewan Ahmad Respons Loteng Urutan Enam Terbanyak Pengirim PMI

 

​Menurut dia, nilai investasi atau penanaman modal yang masuk ke daerah saat ini belum sebanding dengan tingginya laju pertumbuhan angkatan kerja jika melihat etiap tahunnya ada 10 ribu orang yang mendaftarkan diri sebagai pekerja migran.

 

​Dirinya juga menyoroti berbagai penawaran program dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), salah satunya program transmigrasi yang dinilai kurang efektif lantaran kerap ditolak masyarakat dan tidak pernah mencapai target yang diharapkan. Di samping itu, penyerapan tenaga kerja di sektor lain seperti pariwisata sering kali terkendala akibat ketidaksesuaian antara keahlian, latar belakang, dan kapasitas yang dimiliki masyarakat lokal.

Baca Juga  Dewan Kelan Sarankan Izin Alfamart dan Indomaret Tidak Diperpanjang

 

​Tak hanya itu, bantuan modal usaha atau pengadaan sarana kerja dari pemerintah daerah, seperti peralatan perbengkelan maupun bibit peternakan, dinilai kerap tidak memberikan hasil maksimal. Pasalnya, penerima bantuan sering kali tidak memiliki minat atau hobi di bidang tersebut, sehingga bantuan hanya dijalankan secara sampingan dan tidak berkelanjutan.

Baca Juga  Komisi II Usulkan Ranperda Pengembangan Industri di Kabupaten Lombok Tengah

​

“Ada tuntutan yang sering coba kita fasilitasi untuk lapangan kerja, contoh pelatihan atau sarana seperti perbengkelan dan bantuan ternak sapi. Kalau pas ada barang dia mau menerima, tetapi pada saat itu bukan hobinya, itu hanya sampingan begitu saja sehingga tidak bisa maksimal. Lambat laun karena bukan hobi, sama juga dengan peternakan. Mendatang bibit, tapi bukan hobi, tidak menghasilkan,” pungkasnya.(nis)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Koranlombok media online dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koranlombok selalu menayangkan berita Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.