LOMBOK – Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Lombok Tengah, Mustamin Hafifi mengatakan pihaknya meminta Pemkab untuk melakukan antisipasi ancaman dampak kemarau panjang yang bisa berdampak terhadap ketersediaan air bersih hingga pengairan pertanian.
Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna dengan agenda penyampainyang pandangan umum fraksi – fraksi terkait Ranperda APBD Perubahan 2026 yang digelar pada Senin, 14 September 2026.
“Pemerintah Daerah harus melakukan langkah preventif dengan melakukan pengiriman air bersih terutama wilayah yang mengalami kekeringan dan memantau aktivitas pendakian Gunung Rinjani melalui jalur Lombok Tengah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.
Selanjutnya dirinya berharap setiap saran dan masukan yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra dapat menjadi bahan evaluasi dan kajian oleh Pemda Lombok Tengah dalam merumuskan kebijakan pro rakyat.
Sementara, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyampaikan strategi pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kemarau panjang. Hal itu disampaikannya saat sidang paripurna dengan agenda pemberian pandangan umum Pemerintah Daerah atas pandangan fraksi-fraksi soal nota keuangan rancangan APBD Perubahan 2026.
Bupati mengatakan, kemarau panjang tahun ini menimbulkan dampak serius terhadap ketersediaan air, sektor pertanian, ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta kesehatan masyarakat.
“Untuk itu pemerintah harus melakukan langkah strategis seperti distribusi air bersih ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan, menjaga dan mengawasi aktivitas pendakian Gunung Rinjani melalui jalur Lombok Tengah dan pembakaran lahan oleh masyarakat yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan maupun lahan,” ucap Bupati Pathul pada sidang paripurna, Rabu 16 September 2026.
Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, kata dia, berfokus pada langkah strategis di sektor pertanian dan peternakan untuk menjaga kestabilan produksi dan ketahanan pangan daerah. Upaya yang dilakukan meliputi penerapan pola tanam adaptif dan optimalisasi alsintan dengan menghimbau petani menerapkan pola tanam hemat air, memfasilitasi penggunaan pompa air (pompanisasi), serta mengoptimalkan pemanfaatan sumur dangkal atau dalam yang ada di kawasan pertanian.
Selain itu, dilakukan upaya perlindungan usaha tani dan peternakan dengan mendampingi petani dalam mitigasi gagal panen, pengawasan hama atau penyakit dampak kekeringan, serta memastikan ketersediaan pakan dan pasokan air minum bagi ternak.
Bupati melanjutkan, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR juga berupaya terkait ketersediaan dan infrastruktur air melalui kewenangan pengelolaan sumber daya air serta berkoordinasi aktif terkait distribusi pasokan irigasi maupun air bersih khususnya yang berada di wilayah Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Dalam menyikapi dampak kekeringan dan mitigasi kebakaran hutan, pemerintah daerah juga telah menyiagakan BPBD dan PDAM untuk aksi cepat tanggap dropping air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna meningkatkan pengawasan kawasan hutan,” ucapnya.(nis)
