LOMBOK – Badan eksekutif mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah NTB, menyoroti pemborosan anggaran melalui APBD untuk pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) ke-VIII di NTB 2025.
BEM Nusantara Wilayah NTB juga dengan tegas menolak terhadap pemborosan anggaran rakyat yang dinilai tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat NTB saat ini.
Koordinator Daerah (Korda) BEM Nusantara NTB, Abed Aljabiri Adnan menyebut jika Fornas VIII sebagai ironi besar di tengah berbagai krisis yang masih menjerat daerah, seperti ketimpangan pendidikan, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang yang belum terselesaikan.
“Fornas di NTB bukanlah jawaban atas problem rakyat. Justru sebaliknya, ini menjadi panggung elite untuk mempertontonkan kemewahan dengan ‘membakar anggaran’ miliaran rupiah,” tegas Abed Aljabiri dalam keterangan tertulis diterima Koranlombok.
Menurut dia, dana sebesar itu seharusnya dapat dialihkan untuk hal-hal yang lebih mendasar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti:
- Perbaikan sekolah rusak di Lombok, Sumbawa, dan Bima.
- Peningkatan layanan kesehatan primer di desa-desa terpencil.
- Dukungan ekonomi bagi petani, nelayan, dan UMKM lokal yang tengah bertahan di tengah kesulitan.
Abed juga mempertanyakan urgensi pelaksanaan Fornas di tengah kondisi rakyat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
“Apakah rakyat diminta bersorak di tengah kelaparan? Apakah kami harus bertepuk tangan di atas fondasi anggaran yang tidak berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat?” kritiknya.
BEM Nusantara NTB menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap olahraga atau kegiatan rekreasi, namun menolak keras jika hal tersebut dijadikan prioritas seremonial yang mengabaikan realitas kesenjangan sosial.
“Kami bukan musuh pemerintah. Kami hadir sebagai pengingat bahwa pembangunan harus berpihak pada rakyat, bukan pada panggung politik penuh kosmetik,” tegas Abed.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kontrol publik, BEM Nusantara NTB menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan warga NTB untuk bersatu mengawal anggaran daerah. Seruan ini dilandasi semangat membangun NTB dari hal paling mendasar: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan keadilan lingkungan.
BEM Nusantara NTB secara tegas menuntut transparansi serta evaluasi menyeluruh terhadap anggaran Fornas VIII, dan mendesak pemerintah daerah untuk menempatkan kebutuhan rakyat di atas kepentingan pencitraan.
Disamping itu, Gubernur NTB melalui Kepala Diskominfotik NTB Yusron Hadi beberapa kali dikonfirmasi Koranlombok tidak ada respons sampai berita ini ditayangkan.(red)
