LOMBOK – Statement mengejutkan dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dia mengusulkan agar pemilihan gubernur (Pilgub) secara langsung ditiadakan. Menurut Cak Imin, jabatan gubernur harusnya tidak lagi dipilih melalui pemilihan umum. Dimana, dalam pandangannya selaku Wakil Ketua DPR RI, karena gubernur tidak lagi dipandang sebagai jabatan politis.
Menurutnya, sejauh ini gubernur hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat yang memiliki anggaran besar yang mengakibatkan adanya penumpukan.
“Dasar yang pertama anggaran-anggaran gubernur itu besar tetapi fungsinya hanya menjadi perwakilan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, terjadi penumpukan disitu,” tegas Muhaimin kepada wartawan di Mataram, Selasa (31/1/2023).
Disisi yang lain, ketika gubernur mengumpulkan bupati sudah tidak didengar lagi, lebih baik dipanggil oleh menteri, hal ini turut menjadi alasannya. Demikian alasannya tidak efektif, sehingga posisi gubernur adalah posisi perpanjangan tanganan pemerintah pusat yang sifatnya administratur.
Dijelaskannya, usulan tidak dipilih langsung dan tidak ada jabatan gubernur oleh Gus Muhaimin, bisa digantikan oleh penjabat yang satu level dengan jendral atau direktur dari kementerian dalam negeri sehingga akan terjadi efisiensi.
“Kalau perlu tidak ada jabatan gubernur. Dari kementerian dalam negeri misalnya, administratur NTB dari penjabat kementerian sehingga efisien,” katanya.
Usulan ini kata Muhaimin Iskandar, bisa menjadi usulan yang revolusioner. Dimana, Pilkada 2024 mendatang bisa menjadi momentum mengakhiri Pilgub, diharapkan presiden bisa mengeluarkan Perpu dan DPR bisa menyiapkan undang-undang untuk efisiensi jabatan.
Usulan revolusioner ini dijelaskannya, bisa mengakibatkan anggaran menjadi efisien, cara kerja efisien dan uang dibuang lagi ke sektor sumber daya manusia.
“Sudahlah nggak usah kerja lain, SDM aja, kita lebih baik pakai baju yang tidak terlalu bagus tapi otaknya cemerlang,” sentilnya.(rif)
