LOMBOK – Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah dari Fraksi PBB, Legewarman berang mendengar adanya pemberitaan soal mahalnya biaya pembuatan website sekolah Rp 5 juta. Baik tingkat SD bahkan SMP. Lege meminta kepala sekolah untuk tidak takut melaporkan hal ini ke dewan. Atas dasar itu, Komisi IV berjanji akan menindaklanjuti.
“Baru kami akan panggil orang Dinas Pendidikan. Apa ini wajib atau tidak,” tegasnya saat dikonfirmasi jurnalis Koranlombok.id, Senin (20/3/2023).
Sejauh ini jika mau jujur, Lege baru mendengar adanya program pembuatan website. Bahkan dia tidak mengetahui apa hajat dan dasarnya. Apakah perintah pemerintah pusat atau dinas. Dirinya juga belum mengetahui website sekolah ini sebuah keharusan atau tidak.
“Biar jelas kami akan klarifikasi bbeberapa kepala sekolah dulu, biar kita tahu lebih jelas,” tegasnya.
Untuk itu, Lege meminta waktu kepada media agar bisa secara jelas disampaikan nanti kedepannya. Saat ini pihaknya akan coba mencari tahu lewat kepala sekolah soal pembuatan website sekolah tersebut.
“Saya akan klarifikasi soal pemberitaan ini. Apakah ada kepala sekolah komplin atau tidak. Makanya kepala sekolah kami sarankan lapor ke dewan biar jelas,” katanya.
Dikatakan Lege, jika ini sebuah keharusan dan menjadi syarat kebutuhan Ujian Nasional (UN). Tentu sebagai wakil rakyat akan mendukung. Namun di luar soal harga yang menurut sejumlah kepala sekolah itu mahal.
“Saya mempertanyakan ini apa sih urgensinya. Tapi kalau tidak ada pemaksaan tidak masalah. Kalau ada laporan kepala sekolah kami akan panggil dinas,” janjinya.
“Jangan sampai ada alasan tidak berani kepala sekolah lapor,” sambungnya.
Sementara, satu persatu kepala sekolah di Lombok Tengah buka suara. Mereka masih mempertaanyakan mahalnya biaya pembuatan website sekolah Rp 5 juta tahun 2022. Bahkan urgensi website bagi sekolah.
Kepala SDN 3 Praya, Baiq Weri Hastuti mengungkapkan jika dirinya tidak pernah menandatangani MoU pembuatan website melalui pihak ketiga inisial, PT. SJG. Sehingga saat pertemuan dan penandatangani MoU di kantor Dinas Pendidikan Lombok Tengah, dia tidak datang. “Intinya kami belum membutuhkan website. Tapi kedepan itu pasti karena ini eranya digital,” ungkapnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Jumat (17/3/2023).
Dalam pembelian atau pembuatan website ini, Weri melihat perlunya kecerdasan para kepala sekolah. Namun tidak kemudian
dirinya melarang sekolah lain membuat. Itu menjadi urusan rumah tangga masing-masing. Namun informasi yang dia peroleh, biaya pembuatan website ada lebih murah. Tidak seperti biaya dikeluarkan sekolah tahun 2022, menurutnya nilai cukup besar.
“Kalau yang mau silakan, saya berpikir karena ini belum waktu dan manfaatnnya. Jadi memang kami membutuhkan web tetapi bukan sekarang,” tegasnya.
Harusnya menurut dia, sebelum website dibuatkan. Sekolah harus menyiapkan operator atau pengelola yang kemudian akan memposting setiap kegiatan sekolah. Belum lagi dampak kepada wali murid, di sekolah yang dia pimpin. Banyak wali murid yang tidak memiliki henpone android. Jangan sampai pembuatan website ini justru jadi mubazir.
“Sebagian besar wali murid di tempat kami jadi pedagang, tukang cuci. Sekalipun ada juga dokter dan polisi,” bebernya.
Sebenarnya kata Baiq Weri, sebelum Dinas Pendidikan membicarakan soal website. Pihaknya jauh hari sudah menyampaikan kepada guru bahwa SDN 3 Praya akan membuat website. Namun karena kondisi infrastruktur dan pengelola, ini menjadi dasar belum dilakukan.
“Kalau informasi saya terima sih, buat website itu ada tidak pakai biaya. Tapi saya bilang cukup kita kasi uang rokok Rp 500 ribu kan bisa,” sebutnya.
Selama ini, pihaknya memanfaatkan media social seperti facebook dan IG untuk memposting setiap kegiatan sekolah. Maka dari itu, pihak memikirkan dan tidak serta merta mengeluarkan dana untuk pembuatan website.
“Tergantung, makanya kita harus cerdas sebagai kepala sekolah, apa itu dibutuhkan atau tidak,” tegasnya lagi.
Dibeberkannya, dalam proses awal dilakukan penandatanganan MoU. Ia beranggapan hanya SDN 3 Praya yang tidak menandatangani MoU. Ada juga sekolah lainnya. Salah satunya, sekolah swasta SDI.
“Saya sebenarnya pro dengan digital karena sekarang abad 21 kita harus bergelut di IT. Bahkan guru kami minta manfaatkan IT yang diberikan dinas biar ini tidak sia-sia,” tuturnya.
Dari polemik pembuatan website sekolah, dirinya mengaku beberapa kali dipanggil pihak perusahaan untuk menyelesaikan pembayaran. Namun ditegaskan kepada pihak perusahaan bahwa SDN 3 Praya tidak pernah memesan.
“2 sampai 3 kali saya dipanggil, tapi saya jelaskan. Makanya saya bilang kalau ada tandatangan MoU itu artinya ada yang palsukan tandatangan saya,” tegas wanita berhijab ini.
Sebelumnya, kejanggalan pembuatan website untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terbongkar. Koranlombok.id berhasil melakukan penelusuran. Sebagian besar kepala sekolah mempertanyakan mahal biaya pembuatan website. Sekolah mengeluarkan uang bersumber Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 5 juta.(nis/dk)
