LOMBOK – Polemik lokasi wisata di Pantai Labuban Haji, Lombok Timur kian memanas. Kepala Desa Labuhan Haji, Fahminuddin menegaskan jika lokasi wisata tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah desa. Ia menyesalkan belum adanya peraturan yang jelas terkait pengelolaan wilayah pantai tersebut sehingga pengelolaan pantai menjadi semrawut.
“Saya tantang Dinas Pariwisata, mana tata ruangnya, kita tidak bisa selesaikan kalau tidak ada tata ruang,” tegas Kades Labuhan Haji kepada jurnalis Koranlombok.id, Kamis (1/2/2024).
Kades menyebutkan jika selama ini tidak pernah diberikan sosialisasi terkait pengelolaan pantai Labuhan Haji. Akibat dari tidak adanya informasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, semua persoalan menjadi kacau karena yang memiliki wewenang dalam hal ini Dinas Pariwisata tidak melakukan pengaturan.
Fahmiduddin mendesak agar pengelolaan Pantai Labuhan Haji memiliki tata ruang, sehingga jelas lokasi yang bisa dibangun tempat usaha, lokasi parkir, dan lokasi lainnya.
“Ini sekarang siapa yang pernah izin membangun, selama ini belum ada izin ke desa mau bangun tempat usaha,” sentilnya.
Pemerintah desa tidak bisa melakukan pencegahan lantaran tidak memiliki wewenang untuk melarang pembangunan di lokasi tersebut. Pihaknya meminta agar pemerintah segera membentuk aturan soal tata ruang, sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah jika terjadi pembongkaran.
“Dia bangun semaunya, saya diam karena buka kewenangan saya,” tegasnya lagi.
Disinggung kegiatan lelang salah satu destinasi wisata yang ada di Labuhan Haji, Kades menegaskan pihaknya tidak tahu menahu terkait lelang tersebut. Dimana pemerintah desa tidak pernah mendapat surat edaran maupun sejenisnya terkait lelang tersebut. Demikian juga pemenang lelang Pemdes tidak mengetahui pasti.
“Persoalan lelang, kapan lelang dan berapa harga lelang saya tidak tahu,” ungkap dia.
Kades berharap agar adanya koordinasi lintas sektor agar pemerintah desa tidak hanya kecipratan masalah dari pengelolaan destinasi wisata yang ada di Pantai Labuhan Haji tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Widayat beberapa kali coba dikonfirmasi Koranlombok.id sampai berita ini ditayangkan belum ada respons.(fen)
