LOMBOK – Nasib 752 Guru Tanpa Penempatan (GTP) di Lombok Tengah belum jelas. Beberapa kali mereka turun aksi demo dan hearing namun belum juga ada solusi dari pemerintah kabupaten.
Anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi PKS, H. Sidik Maulana berharap kepada pemerintah kabupaten untuk mencarikan solusi.
“Harapan kami agar para guru yang telah lolos passing grade tersebut bisa diakomodir, jadi tidak mencari orang lain lagi,” katanya kepada jurnalis Koranlombok.id, Kamis (21/9/2023).
Diketahui ada 752 GTP dinyatakan lolos observasi dan kedepan berharap dapat menyandang status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), namun formasi yang disiapkan hanya untuk 119 orang.
Untuk solusi kata Sidik, pihaknya tidak bisa mendorong Pemkab lebih jauh karena jumlah formasi P3K merupakan wewenang pemerintah pusat.
Disentil politikus PKS ini melihat, dunia pendidikan di Lombok Tengah sedang tidak baik-baik saja, hal tersebut terlihat dari banyaknya sekolah yang rusak dan sampai saat ini belum tersentuh perbaikan.
Ia berharap Pemkab Lombok Tengah dapat berbenah sama seperti halnya pembangunan di bidang lainnya, sehingga fasilitas untuk tenaga dan peserta pendidik dapat menciptakan SDM yang mempuni.
“Ini untuk membangun Lombok Tengah kedepannya,” tuturnya.
Rabu (20/9/2023), ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Tanpa Penempatan (FGTP) Lombok Tengah turun demo. Guru ini kompak membakar SK Pengangkatan sebagai bentuk kekecewaan mereka di halaman Kantor Dikbud Lombok Tengah.
Sementara itu adapun tuntutan para guru ini, meminta dibuka hasil kunjungan Pemkab Lombok Tengah ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) terkait penambahan formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Kita di sini hari ini cari kejelasan masalah nasib kita, tapi sampai sekarang belum ada jawaban, bahkan sampai kita pergi ke pusat dua minggu kemarin,” tegas Ketua FGTP Lombok Tengah, Zulpan Hadi dalam orasi.
Menurutnya, tuntutan guru ini tidak sulit untuk dikabulkan oleh Pemkab Lombok Tengah jika mereka dapat terakomodir dalam formasi P3K. Sementara itu saat ini sudah mulai pembukaan seleksi P3K, dimana jatah 80 persen formasi untuk guru honorer dan 20 persen untuk umum.
“Tapi kan sekarang tidak dibukakan (formasi, red) untuk kita, sekarang peluang kami sudah tidak ada. Nah kita saat ini minta pertanggungjawaban apakah kita akan diberhentikan atau seperti apa,” katanya tegas.(nis)
