LOMBOK – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, H. Ahmad Supli membocorkan jika pada tahun anggaran 2016 dewan telah menganggarkan Rp 5 miliar dana pendampingan untuk persiapan pembangunan Dam Mujur. Namun anggaran besar itu tidak digunakan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak menjelaskan detail apa yang menyebabkan anggaran tak digunakan.
Tapi secara tegas, anggota dewan dua periode ini menginginkan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya memandang utuh pembangunan Dam Mujur. Harusnya ini tidak bertahap, apalagi momennya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan semua siap untuk membahas hal tersebut. Di balik itu semua, pertanyaan masyarakat terkait relokasi belum bisa dijawab dan membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintah.
“Kalau Land Acquisition and Restlement Action Plan (LARAP) rencana pembangunan Dam Mujur, saya melihat lebih baik dilaksanakan setelah Pemilu dan Pilkada tahun 2024,” katanya tegas kepada jurnalis Koranlombok.id, Selasa (24/10/2203).
Suara masyarakat di bawah, mereka beranggapan setiap ada moment politik pasti Dam Mujur diungkit. Mereka akhirnya menganggap pemerintah tidak jujur, sehingga masyarakat tidak percaya dengan keseriusan pemerintah dan wajar sebagian besar muncul penolakan dari masyarakat di bawah.
Supli menyebutkan dengan tegas, statement Wakil Bupati Lombok Tengah, H.M Nursiah yang target LARAP Dam Mujur selesai pada Desember 2023. Menurut dia itu tidak sesuai fakta.
“Kok ada target, kan belum ada informasi dari pusat sedangkan tahun sebelumnya target yang ditentukan selalu gagal,” ungkapnya.
“Jangan buat gejolak jelang Pemilu dan terbukti sangat menggangu kenyamanan kita persiapkan Pemilu ini, jangan ada LARAP dulu biar kita melihat secara komprehensif,” sambung Supli.
Disamping itu, Supli usai rapat paripurna di Gedung DPRD Lombok Tengah mengaku menyayangkan adanya informasi quesiniore yang diisi oleh orang-orang tertentu tanpa terjun langsung ke masyarakat.
“Tadi saya dapat laporan di lapangan satu quesioner dibayar Rp 50 ribu, saya sangat sesalkan terjadinya itu. Saya sampaikan kepada masyarakat saya sarankan masyarakat biar tidak ada gejolak dan adakan pertemuan masyarakat dengan perusahaan dan pemda,” tegasnya.
Sementara sisi lain, warga Dusun Tompek Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah Rabu, (25/10/2023) pagi melakukan penghadangan terhadap tim LARAP yang direncanakan akan turun di Dusun Tompek.
Perwakilan masyarakat Desa Lelong, Dodi Hartono menegaskan sebelum konsultan melakukan LARAP mereka meminta Pemkab Lombok Tengah untuk melakukan sosialisasi langsung untuk mendengar keinginan masyarakat.
“Belum clear dengan yang memiliki wewenang dalam hal ini pemda kemudian tiba-tiba turun tim untuk melakukan PKM masyarakat, kan jadi kaget,” kataya.
Katanya, masyarakat juga menemukan ada surveyor yang diam-diam melakukan pendataan, namun data tersebut diisi tanpa turun langsung ke masyarakat tanpa memiliki surat tugas.
“Kalau masyarakat geram dengan masalah itu kan nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Sampai saat ini, mayoritas masyarakat masih menolak LARAP dilakukan karena khawatir terkait kejelasan relokasi lahan dan hunian mereka.(nis)
